'Perang' SBY-Boediono vs DPR

Empat hari pasca Presiden SBY menyiarkan pidatonya, yang diikuti dengan pidato Wapres Boediono di hari selanjutnya, berbagai reaksi terus diliput oleh kalangan media nasional, cetak maupun elektronik yang berasal dari anggota legislative, pengamat, dan aktivis.

SBY secara terbuka mempertahankan keputusan Century, sementara Boediono menyatakan akan tetap bertahan menjadi Wapres hingga masa kepemerintahannya berakhir. Partai koalisi pro-pemerintah dan non-koalisi melancarkan “perang mulut”. Apa saja reaksi dari pidato SBY? Akan seperti apa hubungan diantara Eksekutif dan Parlemen di masa depan? Apa yang akan terjadi?

Menteri dari Anggota Partai Koalisi: Respon Positif

Menteri dari partai koalisi seperti Menko Kesra dari Golkar Agung Laksono dan Menkominfo dari PKS Tifatul Sembiring merespon positif pidato SBY.

“Saya rasa pidatonya positif. Ia jelas tidak menyalahkan DPR, malah menghargai hasil kerja Pansus. Ia merasa inilah waktu untuk menjadi yang terbaik (bagi negeri),” ujar Agung pada Inilah.com

“Saya pikir Presiden memberikan respon komprehensif terkait permasalahan (Century),” ujar Tifatul. Legislator dari Golkar dan PKS bergabung dengan partai non-koalisi dalam melawan keputusan bailout Century. pernyataannya mengindikasikan mereka masih loyal kepada Presiden walaupun partainya berkata tidak. Beberapa politisi mengatakan mereka bermain “dua kaki” terhadap permainan politik kini.

Politisi dari Partai Non-Koalisi, Pengamat, Analis: Respon Negatif

Respon negative meluncur dari para anggota DPR, pengamat, dan analis terhadap pidato SBY. Beberapa melabel pidato tersebut sebagai “blunder politik” dan hanya akan meruncingkan hubungan antara badan Eksekutif (Pemerintah) dengan Legislatif (DPR). Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo menggambarkan pidato tersebut sebagai “politik pembelaan” dan posisi Presiden di kepemerintahan “sejajar” dengan DPR. Andi Rahmat dari Fraksi PKS mengatakan pidato tersebut menentang keputusan DPR dab kesimpulan BPK.

Berbagai pengamat menyayangkan pernyataan Presiden, yang mengatakan bailout Century dibenarkan. Pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia Syamsul Hadi, dikutip oleh Inilah.com, mencemaskan situasi politik akan rusuh dan ia meyakini aksi dari berbagai mahasiswa akan terus meningkat. “Ini beban berat bagi pemerintahan SBY di masa depan,” ujarnya.

Masinton Pasaribu dari kelompok “Petisi 28”, dikutip oleh kompas.com, mengatakan pidato SBY dan Boediono, terhadap hasil kesimpulan DPR atas bailout Century, merupakan pembelaan terhadap “bailout illegal” Bank Century, yang berarti SBY-Boediono jelas menentang keputusan DPR. Sementara itu, organisasi mahasiswa dari HMP, MPO, GMNI dsb. mengatakan sedang menyiapkan aksi untuk menekan pemerintah.

Apa Gerakan Baru DPR?

DPR, khususnya fraksi partai yang memilih opsi C (bahwa keputusan bailout salah) seperti F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-Hanura, F-Gerindra, F-PPP, sejauh ini tetap menahan diri untuk tidak menggunakan haknya untuk meluncurkan mosi tidak percaya. Mereka masih berharap Presiden memfollow-up rekomendasi DPR (Opsi C). meski demikian, Priyo Budi Santoso, ketua DPP Golkar dan juga deputi ketua DPR, cemas jika rekomendasi DPR tidak ditanggapi, DPR bisa meluncurkan mosi tidak percaya.

Jelasnya, DPR sedang menunggu pemerintah dan pihak berwajib untuk mengambil tindakan. Sementara itu, partai koalisi, F-PG, F-PKS, F-PPP, yang menentang keputusan bailout, sedang menunggu kejelasan seputar kabar yang menyebutkan menteri dari partai mereka akan diganti. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan konstituen Demokrat menginginkan reshuffle. Inilah.com mengutip pernyataan seorang politisi senior Demokrat bahwa adanya “penghargaan dan penghukuman” – ‘penghargaan’ akan diberikan kepada PAN dan PKB atas kesetiaannya, sementara PG, PKS, dan PPP akan ‘dihukum’

Sepertinya pidato SBY-Boediono telah membuka babak baru perang politik antara pemerintah dengan DPR.

Gerakan SBY-Boediono Selanjutnya

Sekjen Demokrat Amir Syamsuddin, dikutip oleh detik.com, pagi ini mengatakan Presiden SBY dan Demokrat sedang membicarakan “keputusan besar” sebagai langkah awal menetapkan keefekifan anggota koalisi.

Di lain pihak, Presiden SBY, ujarnya, meminta partai anggota koalisi untuk tetap tenang. Bagaimanapun, Amir tidak memberikan petunjuk seputar keputusan tersebut. Ia mengatakan Presiden menginginkan situasi yang kondusif sebelum membuat keputusan besar.

Sementara membela bailout Century, SBY terlihat sedang menyiapkan “serangan balasan” kepada oposannya, seperti yang diutarakan pada statement-nya bahwa pemerintah akan menempuh jalur hukum terkait dengan L/C fiktif, yang ditujukan pada anggota PKS.

Sementara itu, media mengabarkan pagi ini tengah mencium kemungkinan “barter kasus hukum”, dimana didalam kasus tersebut, terkait dengan beberapa politisi, bisa saja dimaafkan jika mereka tidak terlalu “berisik”. Namun rumor ini dibantah oleh pihak Demokrat. Jelas, bahwa perang ini belum selesai, jadi kencangkan sabuk pengaman Anda! (Yosefardi.com/002)