Demo Bukan Anti SBY dan Pro DPR

Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

SEBENARNYA, masyarakat demo aktivis dan mahasiswa bukannya membela pihak DPR yang anti bailout Century dan tidak berpihak kepada SBY/Partai Demokrat Cs. Melainkan, karena masyarakat kebanyakan sudah tahu bahwa DPR lebih mementingkan diri dan kelompoknya sendiri ketimbang memikirkan nasib rakyat. Kabarnya, segala bentuk proses politik di DPR seperti pembahasan RUU, raker dengan menteri/kepala badan, pansus, dan sebagainya dijadikan ‘deal’ tawar menawar jabatan dan uang oleh DPR kepada pemerintah atau mitra kerjanya tersebut. Ini akibat pemerintah memiliki kekurangan/Kesalahan di mata Dewan. Selama pemerintah tidak berbuat macam-macam, maka DPR tidak akan bisa berbuat apa-apa. DPR berani menelanjangi pemerintah, karena pemerintah ketahuan boroknya. Fatalnya, kalau DPR juga korup, akhirnya saling tukar kasus, dan rakyatlah yang kembali jadi korban akibat keadaan negara yang makin parah.

Jadi, sekali lagi! masyarakat cenderung membela Fraksi DPR yang anti bailout, bukan karena Partai di DPR bersih dan SBY kotor. Bukan! Justeru banyak perilaku oknum-oknum DPR yang pragmatis dan diduga mata duitan. Masyarakat cenderung berpihak ke para vokalis Pansus DPR karena sudah muak melihat skandal Century sebagai puncak komulatfi kejengkelan terhadap keadaan ekonomi yang makin sengsara, harga kebutuhan pokok naik, rumah sakit mahal, bayar sekolah mahal, masih ada suap menyuap terhadap birokrasi dan korupsi di lembaga hukum negara, dan penegakan hukum masih tebang pilih. Jadi, demo menghujat SBY adalah sebagai kejengkelan komulatif terhadap janji-jani kampanye SBY yang kini belum terpenuhi. Bukannya demo untuk membela Pansus atau DPR.

Sama saja, dalam aksus ‘Cicak Buaya’ alias dugaan rekayasa pimpinan KPK, sebenarnya ketika masyarakat cenderung menghujat Kepolisian, bukannya membela KPK ataupun Bibit-Chandra. Namun, gerakan massa ini meurpakan kejengkelan komulatif juga terhadap polisi dan jaksa yang selama ini diduga bermain kasus dan maraknya makelar kasus sehingga merugikan masyarakat kecil. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih ada oknum-oknum polisi dan jaksa yang “menjual” kasus dengan rupiah. Akibatnya, demo lebih ditujukan membela Bibit-Chandra dan menghujat polisi-jaksa. Meski kita tahu, KPK sebagai manusia biasa tentunya ada juga oknum-oknumnya yang diduga menjadi makelar kasus dan menerima suap. Mestinya, begitu start setelah terpilih menjadi Presiden 2004 dulu SBY langsung emlakukan pembenahan penegakan hukum yang serius tanpa tebang pilih dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang sudah terlambat, tinggal "penyesalan", mau dikata apa lagi.

Makanya, kita tidak setuju apabila pihak pro SBY bilang bahwa yang menggoyang SBY-Boediono sekarang ini adalah mereka yang kalah dalam Pemilu/Pilpres lalu. Ini jelas isu yang dilempar tanpa dasar yang kuat. Sebenarnya, siapa pun yang memenangkan Pilpres bagi rivalnya tidak masalah asalkan dicapai dengan cara-cara yang jujur dan tak ada kecurangan. Pada Pilpres 2009 lalu, meski kedua kontestan mempersoalkan kemenangan SBY-Boediono dan dengan jengkel mensyinyalir ada kecurangan dalam proses penghitungan suara, namun akhirnya sudah reda dan melupakan persoalan tersebtu. Saat itu, mereka pun menuduh kemenangan SBY-Boediono dibantu intel-intel Amerika yang berada di Indonesia karena kedu tokoh tersebut diduga neolib pro AS.

Sehingga, begitu sekarang ini ada kasus Century meledak, maka kedua kontestan pesaing pasnagan SBY-Boediono tersebut teringat kembali dan kemudian tidak rela jika dugaan kemenangan pihak lawannya itu direbut dengan cara-cara curang dan tidak jujur. Jadi, pro SBY jangan balik menuduh bahwa gonjang-ganjing Century sekarang ini karena perbuatan dua konstestan yang kalah Pilpres. Yang benar adalah justeru kedua konstestan Pilpres itu menajdi tergugah dengan adanya masyarakat kritis yang memprotes dugaan skandal Century terkait pendanaan pasangan capres-cawapres di Pilpres dan kemenangan Partai yang bersangkutan di Pemilu lalu. Kini, amankah posisi SBY-Boediono setelah kekalahan kubu Farksi Partai Demokrat Cs dan paripurna DPR memutuskan kasus Century diserahkan ke proses hukum? (*)