Jakarta (BNP2TKI) - Dengan berhasilnya  pemerintah Korea ke luar dari krisis yang menerpa negerinya, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan 5 agenda baru dalam penempatan TK ke Korea.

“Kami mengharapkan hubungan kedua  negara yang kian  membaik  ini dapat ditingkatkan  melalui jalur diplomasi ketenagakerjaan,” ungkap Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat kepada Presiden Human Resources of Korea (HRD Korea), Yu Jae Sub di BNP2TKI, Kamis (25/2).

Jumhur mengungkapkan kelima agenda itu meliputi peningkatan jumlah kuota, kepastian pengumuman tes kompetensi bahasa Korea (Korean Language Test) yang diharapkan bulan Mei, penempatan TKI di sector service (hotel, spa dan restaurant), perpanjangan kontrak dari 3 tahun menjadin5 tahun dan  kenaikan gaji secara  bertahap.

Tahun 2008, kata Jumhur pihaknya berhasil menempatkan hampir 12.000 TKI ke negeri ginseng. Sayangnya, di tahun 2009 ketika krisis menerpa Korea, para  pengguna di Korea hanya membutuhkan 2.204 darin kuota 5.000 orang TKI. “2009  merupakan tahun menyedihkan. Kami berharap tahun 2010 ada pengingkatan kuota,” kata Kepala BNP2TKI.

Termasuk peningkatan soal gaji, lanjut Jumhur, mengingat kini ada fenomena kebangkitan ekonomi Korea khusunya sector manufactur.

Menjawab usulan Kepala BNP2TKI, Presiden Human Resources of Korea (HRD Korea), Yu Jae Sub mengatakan soal  penambahan kuota pihaknya tidak berkebaratan dan hal itu akan ia sampaikan langsung kepada pemerintah Korea.

Sedangkan soal pengumuman ujian KLT, kata Yu pihaknya baru akan memberitahukan kepada Indonesia apabila soal kuota tenaga  kerja asing (TKA) ini sudah diputuskan pemerintahnya. Menurutnya, soal kuota itu rencananya baru  akan diputuskan di  bulan Maret mendatang. “Kalau kuota TKA  sudah diumumkan, kami akan beritahu BNP2TKI. Termasuk tanggal ujian KLT-nya,” tutur Yu.

Adapun soal penempatan di sector service  (jasa), diakuinya jumlah penempatannya masih  sedikit. TKA yang bekerja di sector jasa ini jumlahnya sekitar 250 orang. Diakuinya, jumlah ini sangat kecil dan pihaknya sedang  meneliti apakah para user di Korea  memang  belum  tertarik  menggunakan  TKA. “Kami sedang melakukan riset penempatan TKA di sector jasa. Pada saatnya anda kami beritahu,” katanya serius.

Yu setuju dengan usulan Kepala BNP2TKI terkait perpajangan kontrak kerja TKI dari 3 tahun menjadi  5 tahun pihak KBRI diberitahu. “Kami akan buat channel khusus agar  TKI yang pindah kerja sehabis kontraknya, ada data yang kami antara BNP2TJKI dengan ke KBRI di Seoul,” katanya.

Adapun soal kenaikan upah, Yu sangat  salut dengan usulan Kepala BNP2TKI. Dia meminta agar Kepala BNP2TKI tidak usah khawatir soal pengingkatan gaji karena   perusahaan di Korea  setiap tahunnya selalu memberikan insentif berupa  bonus kepada TKA. “Latar belakang saya pimpinan Serikat Buruh perusahaan LG di Korea selama 30 tahun. Saya mendukung kesejahteraan pekerja,” ucap Yu.

Mendengar jawaban Yu, Jumhur mengucapkan salam salut dan bangga. “Solidarity regard dari Gaspermindo,”ujar Kepala BNP2TKI yang juga Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia .  

Subsidi Pelatihan
Presiden HRD Korea ini menuturkan bahwa pemerintah Korea sangat peduli dengan TKA yang bekerja bagi pemulihan dan kebangkitan ekonomi negaranya ini. Sebagai bentuk penghargaannya, pemerintah Korea memberikan subsidi yang bisa digunakan untuk pengingkatan pelatihan,ketrampilan, termasuk penguasaan bahasa   Korea secara gratis. “Kami menyediakan dana 2 miliar won bagi subsidi pelatihan TKA,” ujar Yu. (zul)