Jakarta – Anggota Partai Demokrat Ruhut Sitompul benar-benar pasang badan buat SBY, atau istilah keren-nya: “Pejah Gesang Nderek SBY”. Ruhut Sitompul kembali memberi 'pelajaran' pada mereka yang mengkritik SBY. Siapa pun yang ‘melawan’ SBY akan ‘ditabrak’ oleh si “Poltak” ini.

Kali ini Ruhut meminta Adnan Buyung Nasution yang mendesak agar SBY jantan soal Pansus Century, tidak banyak berbicara. "Biar Buyung tahu diri dikit. Dia perlu dikasih pelajaran. Jangan ngoceh terus, ngoceh kayak cucak rowo," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2).

Ruhut lantas mengungkit masa lalu Buyung. "Kalau aku dengar statemen Buyung, aku sudah malu. Dia teman saya, terlepas dia pernah ke Belanda dapat sanksi dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pak Soeharto," kata pria yang rambutnya dikuncir di belakang ini.

Wartawan yang mendengar Ruhut selip lidah menyoraki Ruhut. Ruhut buru-buru mengoreksi. "Iya, Partai Golkar," ujar Ruhut meralatnya.

Ruhut juga membandingkan Buyung dengan profesor tata negara tersohor di Indonesia yakni Prof HAS Natabaya. Menurut Natabaya, SBY tidak perlu dipanggil dalam rapat Pansus Angket Century. "Profesor Natabaya dulu pernah bilang, jangankan SBY, JK saja tidak perlu hadir. Tidak ada hubungannya. Oleh karena itu Buyung tidak perlu didengar, Ruhut yang mengatakan," tegas pemeran Poltak dalam sinetron Gerhana itu.

Sebelumnya Buyung dalam diskusi 'Memprediksi hasil Pansus Century' di Rumah Perubahan, Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan, Minggu (7/2) kemarin mengatakan, SBY harus bertanggung jawab dalam kasus Century.. "Presiden harus jantan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Saya ingin menunjukkan sikap jantan sebagai presiden, apalagi kabinet kita sebagai presidensial. Kalau tidak jantan, tentu jangan menjadi leader," ujar Buyung.

Sebelumnya, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution meminta Presiden SBY bersikap jantan. Dalam sistem presidensial, presiden harus bertanggung jawab atas tindakan menterinya. Hal ini dikatakan Adnan Buyung saat berbicara dalam diskusi 'Memprediksi hasil Pansus Century' di Rumah Perubahan, Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan, Minggu (7/2).

"Presiden harus jantan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Saya ingin menunjukkan sikap jantan sebagai presiden, apalagi kabinet kita sebagai presidensial. Kalau tidak jantan, tentu jangan menjadi leader," ujar advokad senior.

Menurut Buyung, dalam sistem presidensial menteri-menteri tidak bisa bertanggungjawab secara per individu. Siapapun yang salah, baik itu Boediono maupun Sri Mulyani, menurut Buyung, SBY lah yang tanggung jawab. "Siapa pun yang salah dalam masalah ini, apakah Sri Mulyani atau Boediono kalau ini menyangkut pertanggungjawaban politik itu kepada presiden," tandasnya.

Ia menjelaskan, jikalau SBY tidak terkait dengan kasus ini, dia harus segera melakukan tindakan. "Dia harus memberi tindakan lebih dulu, itu kebijakakn politik. Jangan seperti masalah Bibit-Chandra, minta tolong tim 8," terang pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini.

Pansus Harus Berani Pada SBY
Adnan Buyung Nasution menilai, Pansus Angket Century DPR harus berani memanggil Presiden SBY. Pemanggilan ini untuk mengetahui apakah ada komunikasi antara KSSK dengan Presiden SBY saat itu. "Saat saya di Wantimpres, saya tidak pernah takut dengan SBY, yang penting tujuannya buat bangsa dan negara. Bukan pesanan. Saya nggak tahu kenapa Pansus nggak berani," ungkap Buyung.

Menurut mantan Anggota Tim 8 ini, Pansus harus mengungkap apakah ada komunikasi SBY dengan KSSK saat rapat berlangsung di bulan November 2008 itu. "Kalau Presiden punya hubungan dengan dengan KSSK malam itu berkomunikasi karena jam 03.00 WIB dini hari di sini, jam 3 siang di sana. (Waktu) kita dengan Amerika kan seperti langit dan bumi. Apakah mereka berkomunikasi. Kalau jujur, harus berani mengungkap semua. Kenapa harus takut sama SBY?" tantang Buyung.

Buyung juga mengungkapkan jika kebijakan pemerintah bisa saja dipidanakan jika dalam pengambilannya tersirat niat jahat. "Soal kebijakan murni, memang tidak bisa dipidanakan. Kalau kebijakan dipakai untuk membungkus niat jahat, apakah untuk Robert Tantular atau ke tim kampanye SBY itu bisa dipidanakan," jelasnya.

KPK Sudah Bisa Periksa Boediono
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya berjalan lamban dalam penyelidikan kasus Bank Century. Menurut Buyung, KPK seharusnya sudah bisa memeriksa Boediono yang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) saat bailout dikucurkan.

"KPK kenapa tidak produktif? Seharusnya untuk periode merger dan pengawasan BI, sudah bisa diperiksa itu BI yang berada di bawah Boediono," tegas Buyung sembari meminta Pansus Angket Bank Century DPR berani memanggil Presiden SBY untuk diperiksa.

Menurut Buyung, hasil audit investigasi BPK sudah bisa menjadi landasan kuat untuk memanggil Boediono cs. Dalam audit BPK, BI dinyatakan banyak melakukan peraturan yang dibuatnya sendiri. Antara lain dalam peraturan terkait merger dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Sementara dalam periode pengambilan kebijakan bailout, kata Buyung, KPK juga harus sudah memeriksa para pejabat KSSK, yakni Sri Mulyani (ketua), Raden Pardede (sekretaris), dan Boediono yang selain menjabat sebagai gubernur BI juga menjabat sebagai anggota KSSK. "Boediono, Sri Mulyani dan Pardede juga harus diperiksa," paparnya.

Pengempang Pajak Main di Century?
Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengamini apa yang disampaikan Denny Indrayana tentang adanya kemungkinan pengemplang pajak bermain di balik kasus Century. Tujuannya, mengalihkan isu pajak dan menurunkan Boediono dan Sri Mulyani. "Apa yang dikatakan Denny bisa terjadi 100 persen. Dalam politik apa pun bisa terjadi," kata Ruhut, Senin (8/2).

Bukan sekadar asal bicara, Ruhut lalu menyampaikan analisa kasus Century. Sejak awal Pansus digelar, yang paling ngotot untuk menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani yakni Partai Golkar dan PKS. "Belum dipanggil untuk diperiksa tetapi mereka ada kebencian kepada dua tokoh ini. Ini jelas melanggar azas praduga tidak bersalah," tandas Ruhut.

Lucunya, lanjut Ruhut, akhir-akhir ini hanya Sri Mulyani yang dikejar-kejar Pansus karena berkaitan dengan langkah Dirjen Pajak yang hendak memanggil dan memeriksa pengemplang pajak, yang nilainya melebih kasus Bank Century Rp 6,7 triliun. "Silakan tebak bagaimana ini?" ujarnya.

Sebelumnya Wasekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menepis pengkaitan kasus pajak dengan Aburizal Bakrie dan kengototan Partai Golkar di Pansus Century. Golkar tidak berpretensi menjatuhkan orang.

Sedang pada Minggu (7/2), Denny Indrayana menyatakan, "Pejuang antikorupsi selevel Boediono dan Sri Mulyani justru dikriminalkan. Padahal, amat mungkin yang mendesain justru adalah kelompok-kelompok yang punya masalah hukum, tidak taat membayar pajak." (*/dtc/ira)