WAWANCARA

Tubagus Dedi Suwendi Gumelar (Miing):
Jangan didasarkan pada Budjet Oriented

SETELAH lama berkiprah di dunia entertaintmen pelawak, kini Tubagus Dedi Suwendi Gumelar yang akrab disapa Mi'ing, menjadi anggota Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan. Apakah anggota Fraksi PDI-P ini merasakan perbedaan antara berprofesi di dunia entertain dengan menjadi anggota DPR? Bagaimana sikap dan pandangan Mi'ing terhadap pemnbangunan kebudayaan ke depan? Berikut wawancara jakartapress.com dengan Mi'ing di sela-sela rapat Komisi X DPR di gedung DPR RI, Senayan, Rabu (25/11).

Apa yang mendorong Anda menjadi anggota DPR?
Saya masuk ke DPR RI karena merasa resah dengan kondisi masyarakat. Setelah 30 tahun saya menjadi seorang penghibur di televisi, dengan memasukkan kritik di dalamnya, tetapi ternyata kondisinya tidak berubah. Salah satu cara untuk merubah itu semua adalah dengan masuk ke dalam sistem. Walau sebenarnya ketika masuk di dalam sistem pun belum tentu dapat berubah, tetapi setidaknya bisa lebih efektif dari pada hanya sekedar menjadi entertain.

Kapan dan bagaimana awal mula Anda berkeinginan untuk menjadi anggota Dewan?
Saya mempersiapkan untuk menjadi anggota dewan ini sekitar sepuluh tahun yang lalu. Saya masuk DPR bukan karena ikut-ikutan urbanisasi artis masuk menjadi anggota DPR. Saya telah lama berkiprah di dunia politik. Pada tahun 1992 misalnya, saya telah menjadi pengurus ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia). Buat saya kehidupan berpolitik bukan sesuatu yang baru, walau berpolitik praktis memang baru saya mulai pada tahun 2003 dengan masuk ke partai.

Mengapa Anda memilih PDIP ketimbang partai yang lain?
Itu persoalan ideologi. Saya menyakini bahwa pancasila adalah konsep dasar untuk bangsa Indonesia yang majemuk ini. PDI Perjuangan, dengan ideologi Pancasila, visinya sesuai dengan undang-undang dasar dan Pancasila. UUD 45 dan Pancasila tersebut merupakan cermin kesejahteraan masyarakat. Kalau bangsa ini tidak sejahtera artinya negara tidak menjalankan undang-undang dasar dan Pancasila. Berbagai kebijakan yang sekarang kita jalankan belum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Lalu menurut Anda apa yang dimaksud dengan kesejahteraan?
Kesejahteraan itu bukan hanya persoalan perut. Misalnya terkait dengan pendidikan yang saya bidangi di komisi X ini. Persoalan pendidikan bukan hanya soal sistem dan anggaran, tetapi juga soal arah pendidikan. Mau dibawa kemana bangsa ini. Kalau kita sudah tau arahnya maka kita buat sistemnya.

Apakah Anda merasa ada perbedaan antara Bapak sebagai seorang entertaint dengan Bapak sebagai seorang DPR?
Perbedaan yang mendasar sebentulnya tidak ada, karena keduanya sama-sama bertanggung jawab kepada publik. Ketika saya menjadi penghibur, saya bertanggung jawab terhadap publik juga. Apakah lawakan saya mendidik dan menghibur atau tidak. Sekarang juga sama. Apakah aspirasi masyarakat saya perjuangkan atau tidak. Keduanya sama-sama bertanggung jawab terhadap publik. Tetapi memang ada bedanya. Kalau didunia kesenian kompetisinya sangat bebas dan terbuka. Kalau di dunia politik kita baik saja belum tentu dianggap benar. Kalau di dunia kesenian kita tidak punya musuh, tetapi kalau di DPR kita sering di musuhi orang. Di dunia politik baik saja memang tidak cukup. Baik saja belum tentu dianggap benar. Maka itu menurut saya mencari ridho Tuhan itu jauh lebih mudah dibanding dengan mencari ridho manusia.

Menurut Anda apakah tugas penting yang mesti dijalankan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata?
Tidak ada pilihan menurut saya. Sebagai pemegang kebijakan. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menggandeng industri yang lain. Karena Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tidak punya apa-apa. Tugas menteri adalah bagaimana membuat semua pariwisata lebih baik. Di dalam pariwisata sebenarnya terdapat tiga hal, yaitu tourism, trading dan investment. Kalau pariwisatanya baik maka akan mendatangkan investasi yang nantinya akan mengurangi pengangguran. Kalau sekarang pengangguran masih tinggi maka kiita harus mempertanyakan fungsi pariwisatanya. Karena tak bisa dipungkiri salah satu tujuan dan misi pariwisata adalah kesejahteraan masyarakat.

Terkadang pemerintah mengeluh soal anggaran dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan, bagaimana bapak menyikapi ini?
Ini bukan soal ideal anggaran berapa, tetapi gagasannya apa. Jangan bekerja berdasarkan budjet oriented. Sebuah kebijakan harus didasarkan pada gagasan dan arah yang jelas. LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) saja bisa mengucurkan dana 6,7 triliun, masa untuk pembangunan bangsa tidak bisa. Baru kemudian setelah misi dan arahnya jelas maka anggaran bisa dibuat. Sebab itu saya selalu bertanya visi dan misi menteri kebudayaan ini gimana. Nah nanti kalau memang arahnya sudah jelas baru anggarannya kita susun.

Harapan Anda tentang pembangunan dan pelestarian kebudayaan Indonesia di lima tahun mendatang?
Saya berharap bangsa Indonesia ke depan bisa lebih menghargai kebudayaan dan akhirnya menjadi bangsa yang beradab. Kebudayaan itu bukan hanya berkaitan dengan barang, tetapi juga tata nilai. Orang mampu beli motor, tetapi melawan arah naik motornya. Itu namanya tidak berbudaya. Jadi, kebudayaan itu berkaitan dengan nilai, bukan hanya barang. (Boy M)