Jakarta – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal TNI (Purn) Fachrurrazi yang juga mantan Kasum TNI membantah tudingan bahwa Ketua Umum DPP Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto tercatat sebagai pelaku pelanggaran HAM (hak azasi manusia) tingkat berat. “Pak Wiranto sama sekali tidak terlibat satupun pelanggaran HAM berat yang selama ini dituduhkan sejumlah pihak,” bantah Fachrurrazi. Hal itu ditegaskannya menanggapi masih banyaknya pihak yang melancarkan tuduhan bahwa mantan Panglima TNI Wiranto terlibat beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Padahal, kata dia, sudah ada penyelidikan dan penghukuman oleh pengadilan terhadap anggota TNI yang dinilai terlibat, dan tidak ada nama Wiranto di sana. Terakhir, Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI yang dipimpin Effendi Simbolon (F-PDIP) pertengahan Oktober 2008 menyatakan akan memanggil sejumlah nama purnawirawan jenderal guna dimintai keterangan seputar penculikan aktivis di tahun 1997-1998. Selain Wiranto, rencananya mereka juga akan memanggil Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dan Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Pangdam Jaya Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR juga disebut-sebut masuk daftar yang akan dipanggil.
 
Selain kasus orang hilang, Wiranto juga sering dikaitkan dengan sejumlah kasus lain. Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi 1, Semanggi 2, Kerusuhan Pasca Jajak Pendapat Timor-Timur, sampai soal Pamswakarsa menjadi isu-isu yang kerap menyangkutkan nama Wiranto di dalamnya. “Tidak ada sebuah pelanggaraan HAM pun yang dilakukan Pak Wiranto. Kenapa saya yakin sekali? Karena saat terjadinya, Pak Wiranto sebagai Panglima TNI punya 3 orang pembantu utama, yaitu Pak Widodo AS sebagai Wakil Panglima TNI, saya yang waktu itu sebagai Kasum TNI, dan Pak SBY sebagai Kassospol TNI pada saat itu. Kami bersama-sama menghadapi peristiwa itu. Dan kami tahu sekali Pak Wiranto tidak menyimpan aib apapun. Soal Pak SBY dan Pak Widodo diam-diam saja ya karena sekarang mereka (berada, red) pada posisi yang berbeda. Tetapi kalau ditanya kepada mereka, pasti mereka akan bilang Pak Wiranto tidak terlibat (pelanggaran, red) HAM,” urainya Sabtu (29/11).
 
Fachrurrazi mencontohkan, kejadian Semanggi 1 yang terkait dengan upaya pengamanan Sidang Istimewa (SI) MPR. Saat itu, banyak sekali orang tak setuju Habibie dilantik sebagai Presiden RI. Di antara yang tak setuju itu, ada yang menghendaki dibentuk presidium sebagai pemegang pemerintahan dan ada juga yang menginginkan jalur konstitusional dengan menggelar SI MPR dan mempercepat pemilu. Saat itu lalu diputuskan untuk menggelar SI MPR yang akan memutuskan pemilu dipercepat. Beberapa pihak yang tak ingin ada SI MPR lalu menggerakkan massa turun ke jalan untuk menggagalkan SI. Wiranto dengan tegas mengatakan TNI tetap berpihak kepada konstitusi. Dengan ketegasan itu, Wiranto mencegah jatuhnya korban dalam jumlah besar.
 
Tentang kasus penculikan aktivis, Fachrurrazi menegaskan, kasus itu terjadi sebelum Wiranto menjabat Panglima TNI. Satu minggu setelah menjabat, Wiranto baru mendengar adanya kasus itu dan segera memerintahkan tiga hal. Yaitu segera lepaskan para korban penculikan, segera usut tuntas siapa pelakunya, dan segera jatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Demikian pula untuk kasus-kasus lain. Menurut Fachrurrazi, justru Wiranto sangat tegas mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. “Pak Wiranto yang punya ketegasan itu. Kalau orang lain, mungkin akan diam saja,” cetus Mantan Wakil Panglima TNI di era Presiden Gus Dur itu.
 
Sebelumnya, Wiranto sendiri mengaku siap dipanggil Pansus DPR untuk memaparkan kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Bahkan jika DPR saat ini memanggil dirinya, ia mengaku siap datang. "Kenapa harus takut? Sekarang ini pun kalau saya dipanggil, saya akan datang," kata Wiranto beberapa waktu lalu. Menurut mantan Panglima TNI ini, setiap akan berlangsung perhelatan politik seperti Pemilu, selalu muncul usaha membongkar aib dan memfitnah pihak tertentu. Padahal, hal itu dinilai hanya menghabiskan energi dan tidak menyelesaikan permasalahan bangsa. Untuk itu, Wiranto berharap masyarakat, khususnya DPR, tidak terjebak pada kepentingan sesaat terkait pembentukan pansus orang hilang ini.
 
"Capek lah bongkar-bongkar, fitnah-fitnah yang menghabiskan energi. Kita itu tengah menghadapi permasalahan global yang harus segera dituntaskan. Ini tugas kita untuk menyelesaikannya," ujar Wiranto. Menurutnya, kasus penghilangan orang sipil ini bukan pelanggaran HAM berat. Alasannya, dilakukan tidak secara sistematis, tidak meluas, bukan kejahatan kemanusiaaan, dan menghabiskan satu etnik tertentu. Selain itu, sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang penyelidikan dan penghukuman oleh pengadilan terhadap anggota TNI yang dinilai terlibat. "Jika ini terus dipaksakan akan masuk ranah politik. Terserah nanti masyarakat yang menilainya," tandas pentolan Partai hanura ini. (ARI)