Jakarta – Gabungan korban lumpur Lapindo yang berjumlah 70 orang dari Geppres (Gerakan Penegakan Perpres 14 Nomor 2007) dan perwakilan warga dari Perusahaan umum Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Perumtas I) akan mencari suaka politik ke Kedutaan Besar Belanda di Jalan Rasuna Said, Jakarta. “Kami sudah berkali-kali berdialog dengan pihak pemerintah. Terakhir kali kami berdialog dengan Menteri Pekerjaan Umum di kantornya dua minggu yang lalu, Komnasham berkali-kali sudah memfasilitasi pertemuan itu, tapi tak juga ada keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan ini,” kata pendamping korban Lumpur lapindo Paring Waluyo saat dihubungi, Rabu (3/12) pagi.

Paring mengatakan akan meminta suaka politik ke negara-negara Eropa, karena dinilai Pemerintah sudah angkat tangan dan tak memperhatikan lagi rakyatnya.  “Kami pilih negara-negara Eropa karena mereka lebih concern pada persoalan HAM, tadinya kami mau ke kantor perwakilan Uni Eropa, tapi ternyata tidak ada pejabatnya, jadi kami ke Kedubes Belanda. Kalau ke Kedubes Belanda tidak diterima kami akan datangi kedubes Negara-negara Eropa lainnya sampai ada yang menerima,” tegas Paring.

Sebelumnya, gabungan korban Lapindo yang berjumlah 70 orang itu bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantornya, Jalan Pattimura Nomor 22, Jakarta, Selasa minggu lalu pukul 20.00. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan informal bahwa korban akan bertemu dengan pejabat Bantuan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menyerahkan berkas sekaligus menyelesaikan beberapa permasalahan, seperti intimidasi dan pemaksaan oleh pihak tertentu pada warga untuk menerima skema cash and resettlemen. Namun sampai hari ini belum ada hasil nyata dari pertemuan-demi pertemuan dengan Pemerintah.(fh)