RSS
06 Januari 2009
HomeNasionalPilpresPilkadaPartai-PartaiBisnisEnergiIndeks
Berita Terkait
moreBerita Lainnya
blitzmegaplex
Istana Kembali di Demo, Nirwan Dipanggil Presiden
lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]
Rabu, 03/12/2008 | 11:06 WIB - Dibaca 48 Kali
Istana Kembali di Demo, Nirwan Dipanggil Presiden

Jakarta – "Manusia lumpur" kembali mendatangi Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (3/12). Para korban lumpur Lapindo yang berjumlah sekitar 500 orang ini kembali menuntut realisasi janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membayar sisa ganti rugi sbesar 80 persen. Mereka bergerak dengan berjalan kaki dari Masjid Istiqlal sejak pukul 09.00 WIB. "Kami ingin bertemu SBY langsung, dan segera melunasi pembayaran ganti rugi," ujar seorang warga dalam orasinya di depan Istana Negara. Pantauan detikcom aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian. 300 Personel gabungan dari Brimob, Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya tampak siaga mengamankan aksi ini.

Sebagaimana kita ketahui, PT Minarak Lapindo Brantas belum juga membayar ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo. Padahal perwakilan Bakrie Group, Nirwan Bakrie, pada Senin (1/12) lalu sudah bersedia menyanggupi pembayaran. Terkait dengan hal tersebut, Presiden SBY kembali akan memanggil Nirwan Bakrie ke Kantor Kepresidenan. Rencananya presiden akan bertemu Nirwan pada pukul 12.00 WIB siang nanti. Sebelumnya, Nirwan telah dipanggil oleh presiden usai rapat paripurna kabinet di Istana Presiden pekan lalu. Melalui Menteri PU, Nirwan berjanji akan membayar lunas sebanyak Rp 49 miliar kepada korban lumpur. Selain Nirwan, presiden juga memanggil Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah.

Pada 1 Desember yang lalu, korban lumpur lapindo juga telah mendatangi istana untuk berunjuk rasa, menuntut pembayaran ganti rugi. Mereka meminta Lapindo Brantas segera melunasi 80 persen ganti rugi yang belum dibayarkan kepada mereka. Mereka berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Setelah batas yang dijanjikan oleh Lapindo, yakni 1 Desember 2008, mereka belum juga melunasinya. Pemerintah pun enggan berkomentar soal ini. "Saya tidak mau komentar soal ini," ujar Mensesneg Hatta Radjasa kemarin.(fh)

 
Komentar
Judul:
 
Nama Lengkap:
Anti Spam: