Jombang - Menanggapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa pencoblosan ulang pada dua kabupaten di Madura, yaitu Sampang dan Bangkalan, serta penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng Jombang, KH. Sholahudin Wahid, sependapat dengan keputusan yang telah ditetapkan MK tersebut. Meski demikian, Gus Sholah juga menyarankan agar unsur pidana yang terkait dengan adanya kecurangan harus diusut tuntas. Dengan begitu, pada pemilihan ulang di dua kabupaten tersebut akan tercipta demokratisasi yang sesungguhnya. Selain itu, adik Gus Dur ini meminta untuk menindak tegas oknum-oknum di masing-masing KPUD Kabupaten yang diduga menjadi biang keladi kecurangan dan menodai sistem demokrasi pada Pilkada Jatim lalu.

"Semua panitia yang terlibat pada Pilgub Jatim yang lalu mulai dari KPU Kabupaten hingga petugas PPS harus direformasi total. Bila perlu harus dicopot semua untuk menghindari adanya tragedi kecurangan," ujar Gus Sholah, Selasa (2/12/2008). Ditambahkan Gus Sholah, khusus untuk masalah pidana, hal itu menjadi kewenangan aparat kepolisian untuk menindaknya. Karena hal itu tergolong pada hukum delik aduan, yang mana tanpa harus melapor pihak yang bermasalah dapat dijaring langsung.

"Sebaliknya, jika bukan delik aduan, pihak penggugat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum," kata Gus Sholah menjelaskan. Akankah kecurangan pada pemilihan ulang bakal terjadi? Menurut Gus Sholah, ia sepenuhnya tidak meyakini hal tersebut. Solusinya adalah saksi-saksi setiap kandidat harus berkompeten dengan memenuhi tiga syarat, yakni menguasai permasalahan secara teknis, tidak dapat dibeli dengan uang, dan tidak takut dengan adanya ancaman dari pihak manapun. "Tiga syarat mutlak itu jika dilakukan, bukan tidak mungkin apapun bentuk kecurangan-kecurangan dalam pencoblosan ulang tidak akan terjadi. Disamping itu, ketiga hal tersebut dapat menekan angka golput," pungkas Gus Sholah mengakhiri.(agg)