Yogyakarta - "Delapan belas partai politik siap mengajukan judicial review UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Semuanya sedang kita siapkan dan akan segera kita masukkan ke Mahkamah Konstitusi setelah UU Pilpres dimasukkan ke lembaran negara," ujar Ketua Umum Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto, di kampus FMIPA UGM, Senin (1/12).

Judicial review dilakukan karena ada syarat pengajuan capres minimal 20 persen suara kursi DPR pusat dan atau 25 persen perolehan suara nasional yang memberatkan dan mengurangi hak setiap warganegara untuk bisa memilih banyak capres.

"Syarat itu hanya akan mengebiri hak masyarakat untuk memilih banyak calon pemimpin yang berkualitas," tegas Wiranto di FMIPA UGM, Yogyakarta bahwa masalah dukungan, serahkan saja pada rakyat.

Mantan Panglima TNI itu juga berharap, pemerintah selalu bersikap konsisten menyangkut kebijakan yang telah diambil. Pengalaman sebelumnya, kata dia, menunjukkan banyak sistem yang dilanggar pemerintah. Misalnya, parpol yang sebenarnya telah dicoret namun justru kemudian dihidupkan kembali.

"Inkonsistensi semacam itu jangan sampai terjadi lagi. Kita semua harus menjaga, jangan sampai hak rakyat dikebiri terus," kata Wiranto.

Koalisi
Dalam perbincangan dengan wartawan tentang koalisi antarparpol, menurut dia, merupakan sebuah keniscayaan dan rasional. Apalagi dalam UU Pilpres syarat persentase yang cukup memberatkan itu.

"Saya kira koalisi di antara partai politik merupakan hal yang rasional di dalam dunia politik," katanya.

Wiranto tak menampik bahwa Hanura pun akan melakukan itu. Terutama, untuk membangun suatu pemerintahan yang kuat. Hanya saja, langkah itu belum akan dilakukan Hanura dalam waktu dekat. Alasannya, agar tak bersifat temporer.

Dinyatakan,  Hanura siap berkoalisi dengan partai mana pun. Tak terbatas hanya satu atau dua partai seperti dengan Gerindra atau PDIP yang ramai diberitakan akhir-akhir ini. "Kami akan mencari partai yang visi dan misinya senafas dengan Hanura,'' kata Wiranto.(wok)