Banyak Parpol 'Kegenitan' Rebut Posisi Menteri PKS

JAKARTAPRESS,JAKARTA-Dalam kondisi terdesak di partai koalisi pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata tidak sendirian. Meski tak secara langsung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut membela partai yang tengah dikucilkan itu.

Pembelaan PDIP ini terliahat dari pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung. Salah satu petinggi DPP PDIP ini menilai, ada kepentingan di balik desakan para politisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan agar PKS hengkang dari koalisi. Kepentingan itu, menurut Pramono, mengambil alih tiga kursi menteri milik PKS.

"Saya lihat banyak sekeliling Pak SBY, baik partainya Pak SBY (Demokrat) maupun bukan partainya Pak SBY kebelet semua jadi menteri. Jadi rame lah," kata Pramono di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Pramono menanggapi banyaknya pernyataan dari para politisi di koalisi terkait keberadaan PKS di koalisi. Bahkan, PKS disebut sudah dikeluarkan dari koalisi. Padahal, sampai saat ini Yudhoyono belum mengumumkan bagaimana sikapnya terkait PKS.

Pramono mengatakan, Presiden tak perlu didesak oleh siapapun untuk merombak kabinet lantaran hal itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Meski demikian, politisi PDIP itu menilai Presiden seharusnya segera memutuskan nasib PKS.

"Menurut saya harus segera diputuskan, tidak perlu tunggu waktu lama-lama. Tidak perlu juga Presiden mendelegasikan kepada sipapun, termasuk katakan lah partai tertinggi untuk umumkan (nasib PKS). Ini kan kewenangan sepenuhnya ada di Presiden. Dan ini ditunggu oleh rakyat," kata Pramono.

Pramono menambahkan, Presiden juga tak perlu takut bakal kekurangan dukungan di DPR jika PKS dikeluarkan dari koalisi. Pasalnya, kata dia, parpol oposisi pun akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam memberikan sinyal bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan reshuffle. Pergantian menteri ini merupakan buntut perbedaan sikap Partai Keadilan Sejahtera dari sikap lima partai koalisi lainnya dalam sidang paripurna DPR, akhir bulan lalu.

"Saya kan pernah bilang, reshuffle yang lalu itu bukan reshuffle yang terakhir," ujar Dipo, Rabu (4/4/2012) lalu.

Reshuffle terakhir dilakukan pada Oktober 2011. Dugaan reshuffle kembali muncul karena koalisi diperkirakan telah berubah. Partai Keadilan Sejahtera diindikasikan sudah tidak dianggap sebagai bagian dari koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Indikasi itu antara lain terlihat dari absennya PKS dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para ketua umum partai koalisi, di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012) malam.

PKS senaja tak diundang ke Cikeas karena dianggap melanggar aturan koalisi karena menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, SBY, yang juga Presiden RI, segera memberikan pernyataan resmi.

Julian menerangkan, ketidakhadiran PKS pada pertemuan di Cikeas merupakan kesepakatan anggota Setgab. Sementara itu, ketika ditanya apakah Presiden akan melakukan perombakan kabinet pascapemungutan suara terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi, Julian mengatakan, hal tersebut akan segera diputuskan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq, secara terpisah, mengaku legowo jika benar SBY memutuskan partainya tidak lagi bagian dari koalisi.

"Ketika PKS memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April yang diyakini akan sangat membebani masyarakat, PKS sadar betul resiko politik yang akan dihadapi. Kami akan menunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan PKS," kata Mahfudz.

Saat ini ada tiga kader PKS yang saat ini menjadi menteri, dua di antaranya adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi) dan Suswono (Menteri Pertanian).(sdh)
 

BERITA LAINNYA

 Soal BBM, Gerindra Siap Voting

 Kecam Satgas Antipornografi Soal Larang Rok Mini

 PKS Siap Jadi Oposisi

  Prabowo Larang Kader Gerindra Demo BBM

 Demokrat Desak PKS Keluar dari Koalisi