Demokrat Desak PKS Keluar dari Koalisi

JAKARTAPRESS, JAKARTA-Koalisi Gabungan partai pendukung pemerintah kembali berbeda pendapat soal rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pangkalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu anggota partai koalisi, melayangkan surat ke presiden menolak rencana kenaikan BBM itu.

Langkah PKS ini kontan saja membuat anggota partai koalisi lainnya marah. Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana  menyatakan, Partai Demokrat berharap agar partai koalisi yang tidak mendukung rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Partai Keadilan Sejahtera, keluar dari koalisi.

"Kalau ada yang menyerang seperti PKS , menurut saya bukan koalisi. Itu adalah oposisi tulen. Lebih bagus oposisi itu di luar koalisi," kata Sutan.

Sutan mengatakan, partai koalisi boleh saja berbeda pandangan mengenai kebijakan pemerintah. Namun, kata dia, partai koalisi tidak boleh sampai melawan kebijakan yang telah disepakati di Sekretariat Gabungan.

"Ketika sudah diputuskan bersama-sama, suka tidak suka, yah dijalankan. Kepentingan bangsa dan negara lebih dijaga ketimbang kepentingan sendiri. Demokrat bisa hancur tapi negara diselamatkan," kata Sutan.

Sutan menambahkan, "Mungkin Partai Demokrat bikin surat juga kepada Pak Presiden bagaimana koalisi tidak sepaham sama kita tidak boleh di dalam koalisi. Nggak mungkin pemerintah tidak menaikkan harga minyak. Daripada terpuruk kita semua, lebih baik BBM kita naikkan. Ini kebijakan terakhir yang harus kita lakukan."

Kemarin, PKS telah menyatakan sikap resmi mengenai rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi kepada Presiden. Dalam surat itu, PKS menolak rencana itu.

"Kita sudah krim surat ke Presiden. Kita tidak menerima kenaikan harga BBM," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu (21/3)

Anis mengatakan, surat itu untuk menjawab permintaan Yudhoyono yang meminta sikap partai pendukung pemerintah mengenai rencana kenaikan harga BBM. Menurut Anis, PKS mempersilahkan Presiden menerima atau tidak sikap PKS itu lantaran kenaikan harga BBM di tangan Presiden.

Anis menjelaskan, pihaknya menilai ada opsi lain selain menaikkan harga BBM seperti melakukan penghematan belanja birokrasi yang terlalu besar. Selain itu, tambah dia, memanfaatkan dana sisa lebih pembiayaan.

"Tradisi kita, serapan anggaran masih sangat rendah. Utang yang kita ambil umumnya tidak terpakai. Ini jadi gangguan dalam fiskal karena ada beban bunga, uangnya juga tidak dipakai. Yang perlu dilakukan pemerintah melakukan reformasi managemen fiskal secara menyeluruh," kata Wakil Ketua DPR itu.

Anis menambahkan, gejolak yang selalu terjadi ketika kenaikan harga minyak mentah dunia menunjukkan tidak ada langkah antisipasi pemerintah selama tujuh tahun terakhir. Pemerintah, kata dia, selama ini hanya bereaksi dengan menyesuaikan APBN.(sdh)

BERITA LAINNYA

 Banyak Parpol 'Kegenitan' Rebut Posisi Menteri PKS

 Soal BBM, Gerindra Siap Voting

 Kecam Satgas Antipornografi Soal Larang Rok Mini

 PKS Siap Jadi Oposisi

  Prabowo Larang Kader Gerindra Demo BBM