top
a

vi TOP VIDEO
jakvideo

vi FONDAISME
karikatur


news BERITA POLITIKUS TERKINI
editorial
editorial
Jakarta

" Klakson Andi Suruji "
Jakarta Jakarta adalah magnet yang menyedot manusia untuk datang berkerumun dan menempel, berjubel, beragam kepentingan, Baik, buruk, tulus atau pun kepura-puraan.


SBY-Boediono Bakal Jadi Target Tuduhan

Oleh: Bambang Soesatyo
SBY-Boediono Bakal Jadi Target Tuduhan Jika SBY-Boediono tak maksimal cegah kerugian negara, otomatis jadi target tuduhan dan kecurigaan masyarakat.


KPK Tetap Lindungi Orang Besar?

Oleh: Derek Manangka
KPK Tetap Lindungi Orang Besar? Jika KPK sungguh-sungguh mau lakukan investigasi terhadap orang-orang 'besar', sebetulnya tidak sulit.



speedy
crime

Anas Gak Mundur atau Citra Demokrat Hancur?


ci

TERKAIT


Jakartapress.com, Selain diduga terlibat skandal korupsi wisma atlet bersama mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin, Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum juga diduga menggunakan politik uang untuk memenangkan dirinya sebagai pimpinan partai besutan Presiden SBY itu dalam Kongres PD di Bandung, 2010. 

Fakta atas kasus ini mulai terungkap antara lain melalui pengakuan mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka. "Kalau sampai ada money politic, maka itu mencoreng partai. Tapi saya masih yakin, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan, untuk mengkaji masalah politik uang itu adalah tugas dari Komisi Pengawas PD yang harus mengambil sikap," tandas Wakil Ketua Dewan Pembina PD yang juga Ketua DPR RI Marzuki Alie pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9-2-2012).

Yang pasti kata anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, pengakuan ini perlu dilanjutkan oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas Demokrat, karena hal itu bukan wilayahnya Dewan Pembina. Dewan Pembina lebih pada kebijakan partai dan memberi masukan kebijakan kepada Ketua Dewan Pembina terkait dukungan publik kepada partai yang turun.

Menurut Hayono, di balik setiap permasalahan pasti ada berkah. Yaitu, nantinya tak ada lagi kader PD yang bermasalah. Karena itu setelah kasus ini beres, maka nanti tidak ada tempat bagi partai yang kadernya melanggar hukum. Selain itu bagi semua partai, akan ada sinyal yang jelas bagi pengurus partai yang melakukan pelanggaran.

Meski dirinya tidak meminta Anas mundur, namun mendesak agar Anas memikirkan penyelamatan PD. "Saya tidak pernah menyatakan Anas mundur atau nonaktif tapi faktanya citra partai turun drastis. Untuk itu, silahkan ini menjadi pertimbangan partai yang terbaik untuk partai," ujarnya.

Mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka mengakui adanya politik uang dalam Kongres PD di Bandung itu. Dan, karenanya Diana siap mengembalikan uang sekitar Rp 100 juta dalam pecahan rupiah dollar serta BlackBerry, pemberian tim sukses Anas Urbaningrum.

Menurut Diana bagaimana uang itu digelontorkan ke pihaknya dan juga seluruh DPC di Sulut saat menjelang pemilihan sering rapat di Hotel Sultan. "Sebelum kongres ke-2 di Bandung, dari Sulut sering melakukan pertemuan. Saya dipanggil teman-teman dari Sulut yang inti pertemuannya ingin memilih Anas dalam pemilihan di Kongres itu," katanya.

Saat kongres berlangsung di Bandung dia mengaku menerima sejumlah uang dalam bentuk pecahan rupiah dan dollar Amerika. "Pertama saya menerima Rp 30 juta, lalu ada US$ 2 ribu," jelas Diana. Uang tersebut diserahkan dengan cara memanggil satu per satu DPC dari Sulut oleh tim Anas. Sekitar pukul 06.00 WIB sebelum pemilihan juga menerima US$ 5 ribu dan gadget BlackBerry.

Sutan Batoegana juga meminta agar itu ditindak. Sebab, yang namanya money politics jual beli suara ya itu melanggar aturan. Apakah kasus ini Demokrat bisa menggelar KLB (Kongres Luar Biasa) agar Demokrat bersih? “Itu yang bisa jawab Ketua Dewan Pembina SBY dan TB Silalahi," katanya.

Sementara itu menurut Wasekjen PD Saan Mustopa tidak ada yang namanya politik uang tersebut. "Setahu saya tidak ada politik transaksional, money politics. Yang ada politik gagasan, politik rasional. Kalau ada hal seperti itu kita tidak pernah melakukan itu," tegas Saan.

Yang jelas lanjut Saan, masalah ini ditangani secara khusus Dewan Kehormatan PD. Oleh karena itu sepenuhnya hal itu diserahkan kepada Dewan Kehormatan. "Di Demokrat kan ada instrumen-instrumen. Nanti instrumen partai akan bekerja. Yang jelas di kongres nggak ada money politics," tambah Saan meyakinkan.

Bahkan menurut Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tudingan money politics sebagai rekayasa. Namun dia tidak mau menjelaskan tentang siapa-siapa yang merekayasa tersebut. "Saya tidak tahu. Tidak tahu saya," tutur Benny sambil meninggalkan wartawan. (wan/ari)



Kontak KamiTentang KamiDisclaimerLowongan
Copyright © 2011 design by fonda > www.jakartapress.com