
Jakartapress.com - Dalam pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan sembilan deklarator/pendiri Partai Demokrat, Minggu (5/2/2012), SBY mengaku menerima masukkan atas masalah-masalah yang saat ini terjadi kepada kader dan Partai Demokrat.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan deklarator dalam pertemuan tersebut, adalah meminta SBY turun tangan untuk menangani ulah kader-kader yang menyimpang dari haluan partai karena melakukan tindak pidanan korupsi.
"Setelah bertemu dengan saya, para pendiri dan deklarator Partau Demokrat telah menyampaikan hal-hal penting dan saya respon dengan baik pula. Beliau-beliau menyampaikan keprihatinan atas masalah yang dihadapi Partai Demokrat utamanya atas ulah atau perilaku dari sejumlah kader di Partai Demokrat," ujar SBY dalam jumpa pers dii kediamannya, Cikeas, Minggu (5/2/2012).
Menurut SBY, dalam pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan jika memang masih terdapat kader-kader Partai yang menyimpang dari aturan partai. "Salah satu kesimpulan yang saya sampaikan bahwa masih ada kader Partai Demokrat sekarang ini yang benar-benar tidak menjalankan dan keluar dari nilai-nilai serta prinsip yang dijalankan oleh Partai Demokrat yang kami gagas dulu ketika kami mendirikan Partai Demokrat, baik itu yang berkaitan etika moral, dan politik," jelas SBY.
Dari hasil pertemuan itu, lanjutnya, para pendiri partai memintanya sebagai pendiri Partai Demokrat untuk mengambil sikap dalam membenahi dan menyelamatkan partai saat ini. Sebab masukkan-masukkan itu senada dengan desakkan kader di daerah yang meminta dirinya untuk turun tangan atas berbagai masalah ini.
"Memang perlu ada solusi atas masalah yang dihadapi oleh partai atas ulah sekelompok kader, sekaligus saya diminta untuk membangkitkan semangat dari kader di tanah air atas pemberitaan di meda masa atau wacana politik yang berjalan sekarang ini," papar SBY.
Ia pun mengaku sebelum pertemuan ini, dirinya juga mendapatkan sms dari sejumlah kader di daerah untuk mengambil sikap atas permasalahan ini. Selain itu sebagai Dewan Pembina, dirinya juga diminta untuk menjalin komunikasi yang efektif guna menjelaskan kepada rakyat apa yang sebenarnya terjadi.
"Dan kader tadi harus aktif dan turun tangan untuk menyelesaikan kasus itu. Juga diharapkan kader agar kader yang merusak nama baik partai, dimanapun termasuk di fraksi DPR Ri. Dan ini mengikuti daerah yang terus mengikuti perbincangan di televisi, radio dan sosial media. Diharapkan Partai Demokrat bisa berkomunikasi dengan KPK apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penegakan hukum dan bukan apa yang diperbincangkan di luar," terangnya.
Jeblok Akibat Kinerja SBY & Wisma Atlet
Meski SBY beralasan banyak kader Denokrat keluar dari aturan Partai, namun keterpilihan partai pemenang Pemilu 2009 Partai Demokrat jeblok di urutan tiga. Penyebabnya, kinerja Presiden SBY dan kasus Wisma Atlet yang menyeret kader Sang Presiden. Butuh perjuangan kerjas untuk kembali naik kelas.
Menjadi partai papan tengah dalam Pemilu 2014 mendatang mungkin saja terjadi bila Partai Demokrat tak segera melakukan lompatan besar dalam merespons berbagai kasus yang muncul belakangan. Itu pula akan terjadi, bila kinerja Presiden SBY, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tak kunjung membaik di mata publik.
Hal itulah yang terungkap dalam riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang digelar pada 21 Januari-2 Februari 2012 lalu. Keterpilihan Partai Demokrat di mata responden hanya bertengger di 13, 7 persen. Perolehan ini di bawah Partai Golkar (18,9 persen), dan PDI Perjuangan (14,2 persen).
"Ini untuk pertama kalinya Partai Demokrat sejak 2009. Partai Demokrat terpuruk. Jika tidak melakukan pembenahan akan berada di partai papan tengah," kata peneliti senior LSI Barkah Pattimahu di kantor LSI, Jakarta, Minggu (5/2/2012).
Lebih lanjut Barkah menyebutkan penurunan keterpilihan Partai Demokrat jika dilakukan pemilihan umum (Pemilu) saat riset dilakukan disebabkan kasus wisma atlet dan kinerja Presiden SBY. "70 Persen mengatakan yang lebih merusak adalah skandal Wisma Atlet. 30 Persen lainnya disebabkan turunnya pamor SBY," jelas Barkah.
Responden meyakini, nama-nama yang disampaikan LSI yakni M Nazaruddin (51 persen), Anas Urbaningrum (39,4 persen), Angelina Sondakh (37,2 persen), Andi Mallarangeng (31,9 persen), dan Mirwan Amir (28,3 persen) terlibat dalam skandal suap Wisma Atlet tersebut.
Terkait kinerja Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, LSI menemukan, kinerja Presiden SBY juga jeblok di angka batas psikologis yakni 48,3 persen. "Kepuasan publik terhadap kinerja SBY memang sudah ada di 'lampu merah' yakni berada di bawah 50 persen. Tepatnya hanya 48,3 persen pemilih yang menganggap kinerja SBY selaku Presiden, baik," tambah Barkah.
Angka ini melorot drastis bila disandingkan dengan hasil riset Januari 2011 tahun lalu. Saat itu, LSI menempatkan Presiden SBY di angka 56,7 persen. Oleh karenanya, LSI menegaskan turunya keterpilihan Partai Demokrat saat ini selain disumbang kasus Wisma Atlet, juga disebabkan kinerja Presiden SBY yang dinilai tak maksimal di tahun kedelapan kepemimpinannya sebagai Presiden sejak 2004 itu.
"Kasus Wisma Atlet bukan satu-satunya variabel, yang membuat Demokrat terpuruk. Demokrat sangat lekat dengan citra SBY. Turun naiknya pamor SBY juga mempengaruhi dukungan publik kepada Demokrat," terang Barkah.
Soal riset politik ini, sebelumnya juga menjadi amunisi oleh sebagian elit Partai Demokrat untuk dijadikan legitimasi pendongkelan Anas dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan agar Anas Urbaningrum mempertimbangkan untuk mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat terkait hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Partai Demokrat di angka 14 persen. "Saya harap itu jadi pertimbangan Anas untuk mengambil langkah mundur atau tidak," kata Hayono akhir bulan lalu di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Beragam riset politik yang menempatkan Partai Demokrat melorot tajam semestinya menjadi catatan penting bagi Partai Demokrat untuk melakukan koreksi secara menyeluruh atas pengelolaan partai. Di samping juga, kinerja Presiden yang dinilai tak memberi harapan bagi publik secara linier juga harus dibenahi. Bila kedua hal tersebut dibiarkan begitu saja, tidak mustahil Partai Demokrat akan kempes dalam Pemilu 2014 mendatang. (inc/ari)