Upah Murah Andalan Pemerintah Gaet Investor

POLITIK upah murah menjadi jualan BKPM untuk menarik investor luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal investor kini menuntut kepastian hukum, ketepatan waktu dan pelayanan birokrasi yang efisien.

Pernah lihat promosi BKPM untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia? Coba buka situs BKPM dan temui promosi bertajuk Invest in Remarkable Indonesia. Di sana disebutkan upah buruh Indonesia hanya US$ 0,6 per jam, alias cuma Rp 5.400 per jam dengan asumsi kurs Rp 9.000 per US$.

Upah buruh US$ 0,6 per jam inilah yang menjadi jualan BKPM dan dianggap menjadi pesona bagi investor asing. Bagaimana tidak. Tengok saja upah buruh per jam di India US$ 1,03, Filipina US$ 1,04, Thailand US$ 1,63, China US$ 2,11, atau Malaysia US$ 2,88 per jam.

Sepanjang tahun 2011 lalu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi mencapai Rp 251,3 triliun. Artinya, ada peningkatan sebesar 21% dibandingkan nilai investasi tahun 2010.

Sektor yang paling besar menyumbang peningkatan investasi dari dalam negeri adalah bisnis pertambangan, percetakan, dan kertas. Investasi dalam negeri pada periode Oktober hingga Desember 2011 meningkat sebesar 9% menjadi Rp 24 triliun.

Bagaimana investasi dari luar negeri? Angkanya justru melonjak 25% dibanding tahun lalu, yakni mencapai Rp 46,2 triliun. Bisnis transportasi, telekomunikasi, dan logam di Indonesia menjadi penghasil investasi luar negeri terbesar.

"Asia sedang naik daun. Indonesia saat ini menjadi investor darling. Investor sadar Indonesia memiliki potensi yang besar," ujar Direktur Quvat Management dari Singapura, Thomas T. Lembong.

Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service dan Fitch memang telah menaikkan peringkat utang Indonesia, sehingga negeri ini mendapat peringkat investment grade atau layak investasi. Kenaikan peringkat ini adalah yang ketiga kali dilakukan setelah lembaga pemeringkat sejenis melakukannya.

Ironisnya, peningkatan nilai investasi tak diimbangi naiknya upah buruh. Indeks biaya satuan buruh dalam dolar AS di Indonesia hanya meningkat tipis dari US$ 100 di 2005 menjadi kurang dari US$ 125 pada 2011. "Padahal China mencapai US$ 150 dan Vietnam US$ 125," kata Ekonom Senior Bank Dunia bidang Perdagangan Sjamsu Rahardja.

Ironis memang. Upah buruh yang murah selalu dijadikan senjata untuk menarik investor. Inilah yang disesalkan ekonom LIPI Latif Adam. Dia mengingatkan institusi yang menangani penanaman modal agar tidak mempromosikan tenaga kerja yang murah sebagai keunggulan komparatif dalam menarik investor luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia. “Sebaiknya yang dipromosikan kepada calon investor adalah kualitas produksi yang bisa dihasilkan tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Hal itu perlu digarisbawahi, karena ada indikasi bahwa tingkat eksploitasi tenaga kerja oleh para pengusaha cenderung meningkat. “Share biaya tenaga kerja yang pada 2010 sebesar 20% dari komponen biaya produksi, pada tahun lalu menurun menjadi 18%,” katanya.

Dia bilang, seharusnya pengusaha tidak menurunkan tingkat kesejahteraan karyawan. Untuk itu sebagai kompensasinya, maka pemerintah harus terus berusaha memberantas ekonomi biaya tinggi, seperti biaya birokrasi, pungutan liar baik yang resmi berkedok peraturan daerah maupun yang tak resmi, biaya perizinan, biaya transportasi, dan sebagainya.

Ekonomi biaya tinggi juga dilihat ahli DemografiUniversitas Indonesia Padang Wicaksono sebagai biang kerok untuk menekan upah buruh murah."Setiap tahun, pengusaha dan pekerja saling ngotot menentukan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang didasarkan dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak), padahal penyebab perusahaan tidak bisa memberikan upah yang layak lebih banyak karena biaya produksi tersedot untuk birokrasi, infrastruktur dan uang keamanan," katanya.

Upah buruh, kata Padang, seharusnya bisa tinggi, jika saja infrastruktur, uang keamanan dan biaya birokrasi yang menjadi tugas pemerintah bisa ditekan. “Ini karena pemerintah tidak bisa mengendalikan akhirnya upah buruh yang ditekan," ujarnya.

Menurut dia, komponen upah buruh itu antara 10% sampai 15%, sementara biaya tinggi akibat pungli dan jeleknya infrastruktur bisa lebih dari 15%.“Jangan terus-terusan upah buruh yang ditekan sampai di bawah KHL," katanya.

Padang benar. Soalnya, dalam kompetisi global, investor kini menuntut ketepatan waktu dan mutu kerja yang tinggi serta pelayanan birokrasi yang efisien. Bukan upah buruh yang murah. (Inilah)

BERITA LAINNYA

 Jangan Galau Presiden

 Yang Bohong Ketua DPR atau Sekjen?

 Antara Jokowi dan Pejabat Rakus

 Kegaduhan Politik atau Sontoloyo Politik?

 Setahun, Abraham Samad Akan Selamat atau Kiamat?