Pembatasan BBM Gagal Disepakati DPR

Jakartapress.com – Rapat kerja (aker) Komisi VII DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal menghasilkan kesepakatan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya dimulai pada 1 April 2012 mendatang.r

Hasil kesimpulan raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Komisi VII meminta pemerintah mengkaji beberapa poin. Salah satunya, pihak DPR meminta pemerintah mengkaji alternatif kebijakan dengan melakukan pengurangan besaran subsidi pada penjualan premium per liternya.

Selain itu, Komisi VII juga meminta pemerintah mengkaji usulan untuk melakukan perubahan UU Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN 2012, dan adanya pengajuan judicial review UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi oleh kelompok masyarakat.

Komisi yang membidangi ESDM ini pun meminta pemerintah untuk mempersiapkan road map percepatan pembangunan infrastruktur BBM non subsidi (kilang, tangki timbun, mobil tangki dan SPBU) serta kebijakan insentif.

Lebih lanjut, Komisi VII meminta pemerintah membuat rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke BBG yang meliputi alokasi gas, pipanisasi, SPBG dan converter kit. Rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat.

Komisi VII meminta segala persiapan rencana tersebut untuk segera disampaikan kepada Komisi VII DPR-RI secepatnya. Riefky menjelaskan kesimpulan ini mencermati masukan dari stakeholder yang diundang sebelumnya ke Komisi VII.

"Kita minta pemerintah melakukan persiapan road map rencana kerja, diantaranya persiapan infrastruktur pertamax karena kita dengar hampir 30 persen SPBU di Jawa-Bali belum ada dispenser atau tangki timbun pertamax. Kita minta dibuatkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang," kata Ketua Komisi VII DPR Teuku Rifky Harsyah.

Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP menilai pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan pribadi secara tidak langsung adalah merupakan proses liberalisasi, karena memaksa rakyat berpindah dari BBM subsidi (premium) ke non subsidi (pertamax).

"Pembatasan penggunaan BBM subsidi ini harus dimaknai bahwa kebijakan itu tidak bisa dilakukan. Itu sama saja memaksa rakyat beli pertamax, yang jelas harganya dua kali lipat dari premium dan mengikuti harga pasar internasional. Jadi pembatasan BBM ini lebih tepatnya adalah proses liberaliasi," tegasnya.

Menurutnya, beberapa bukti proses liberaliasi sudah terlihat di bisnis sektor hulu migas tanah air. Dugaan ini dengan banyaknya perusahaan asing yang menguasai usaha migas tanah air. "Sektor hulu sudah dikuasai, sekarang tinggal yang di down stream. Pengalihan ke pertamax, bisa diartikan sebuah proses pencabutan subsidi BBM yang nuansananya syarat politik dan liberaliasi," tandas politisi PDIP.

Oleh sebab itu, Effendi berharap pemerintah tidak melakukan pembatasan BBM subsidi dan tidak gegabah mencabut subsidi BBM tersebut. “Apalagi di sisi lain pemerintah juga tidak bisa menghemat anggaran belanja negara,” jelasnya. (viv/inc/ari)

BERITA LAINNYA

 Komisi III 'Belajar' Babat Korupsi Sampai Ke Prancis

 KPK Menjebol Ruang Wa Ode di DPR

 Ruang Digeledah KPK, Pimpinan Banggar Kaget

 Ketua DPR Pastikan Harga BBM Naik

 Renovasi Banggar DPR Terdapat 5 Pelanggaran