Mark-up Banggar Rp20,3 Miliar Tetap Harus Diusut

Jakartapress.com - Meski ada rencana perabotan ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan produk dalam negeri, tapi hal itu tidak menghentikan penyelesaian bagaimana audit BPKP-nya. Mengganti produk lokal sudah seharusnya, tapi mark-up harus tetap ditindaklanjuti dan tetap harus diwaspadai kalau ada pengadaan barang baru.

"Untuk itu kami selaku koordinator BK akan menggelar rapat konsultasi dengan BK DPR. Kita akan melihat progres BK DPR yang sudah bekerja keras menyangkut ruang Banggar tersebut.  Kami memastikan tidak ada permainan dalam proyek-proyek di DPR dan akan diawasi secara khusus bersama BK DPR," tandas Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (27-1-12).

Politisi PAN itu memberikan apresiasi terhadap BK (Badan Kohormatan) DPR yang responsif terhadap kontroversi ruang Banggar. Tapi prinsipnya tidak menghilangkan pengusutan lebih lanjut jika ada penyalahgunaan anggaran. "Jadi lampunya harus produk lokal, karpet dalam negeri, kursi Jepara dan lain-lain. Harus ditekan anggarannya seminim mungkin," tambah Taufik.

Perlengkapan ruang baru Banggar DPR akan diganti dengan barang produk lokal. Karena ruang Banggar DPR memang dilengkapi produk impor dari seluruh belahan dunia. Rencana Badan Urusan rumah Tangga (BURT) DPR untuk mengganti barang-barang asing yang mewah dan mahal itu dengan produk lokal terlihat sederhana, tapi aneh dan rakyat sudah sulit mempercayai kinerja DPR yang terbukti buruk akhir-akhir ini.

BURT sendiri mengakui hal itu bukan hal yang mudah. Karena harus berurusan dengan supply barang impor yang jelas tidak mau rugi. "Itu jelas tidak mudah. Tapi mungkin kalau pihak pelaksana dan pemborongnya sepakat. Asal mereka sepakat. Ya tidak masalah. Yang jelas itu tidak mudah," ujar anggota BURT DPR Saleh Husin.

Yang pasti lanjut Saleh, BURT akan mengawasi setiap prosesnya secara detil. Termasuk pembelian perangkat baru seperti kursi, karpet, dan lampu lokal. Semua harus diawasi dan waktunya harus cepat. “Kalau itu sudah selesai, permasalahannya kemudian adalah apakah ruangan Banggar itu bisa dipakai atau tidak?" katanya mempertanyakan.

Sebelumnya dijelaskan jika rincian asal furnitur ruang Banggar DPR
diperoleh dari konsultan pembangunan ruang rapat Banggar DPR. Kursi dari Jerman, lampu dari Belanda, TV video wall dari Korea dan karpet dari Amerika. Semua akan diganti dengan produk dalam negeri. Dan, langkah FPPP DPR ini juga tampak aneh dan lucu. Mengapa? Meski FPPP melihat ada yang tidak masuk akal dalam proses pembelian kursi impor di ruang Banggar DPR Rp 24 juta per kursi itu, lalu apakah benar FPPP akan membuat kebijakan sendiri? Mereka ini akan membeli kursi dari kas partai untuk anggotanya di Banggar.

"Pertama saya sulit untuk menduduki kursi yang begitu mahal. Teman-teman fraksi saya juga siap untuk membeli kursi sendiri. Dan kami akan membelikan kursi produk dalam negeri untuk anggota Banggar," kata Sekretaris FPPP DPR Arwani Thomafi.

Arwani juga mengakui jika mengganti kursi Banggar DPR dengan produk lokal itu tidak mudah. Prosesnya akan berbelit-belit dan susah direalisasikan. "Proses pergantian kursi itu kan panjang. Dilelang dulu, ada bagian tersendiri yang itu berada di Kemenkeu. Baru uang hasil lelang kembali ke kas negara. Lalu, DPR mengajukan kembali kursi produk lokal dan jadi mahal lagi," ujarnya pesimis.

Oleh sebab itu kata Arwani selain memakan waktu lama, daripada ada mark up pembelian kursi baru, Fraksi PPP memilih akan membeli kursi sendiri. "Teman-teman anggota Banggar Fraksi PPP siap membeli kursi di Banggar. Sebab, sulit duduk di kursi yang mahal itu," tambahnya. (wan/ari)
 

BERITA LAINNYA

 Komisi III 'Belajar' Babat Korupsi Sampai Ke Prancis

 KPK Menjebol Ruang Wa Ode di DPR

 Ruang Digeledah KPK, Pimpinan Banggar Kaget

 Ketua DPR Pastikan Harga BBM Naik

 Renovasi Banggar DPR Terdapat 5 Pelanggaran