
Jakartapress.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) diminta mengatasi tuntutan buruh di Cikarang. Tindakan memblokir jalan tol Cikarang, tidak bisa dibenarkan.
"Presiden telah memerintahkan Menakertrans agar jajaran Kemenakertrans segera melakukan komunikasi aktif dengan perwakilan para buruh, sehingga tercapai kesepahaman," kata Juru Bicara Kepresidenan RI Julian Aldrin Pasha, melalui pesan singkat, Jumat (27/1/2012).
Ribuan buruh yang menggelar aksi untujuk rasa dengan memblokir jalan tol Cikarang, berakibat pada lumpuhnya lintasan jalur bebas hambatan strategis itu. Julian menyayangkan kejadian seperti itu tidak dapat dicegah, dan Kemenakertrans tidak cepat tanggap melakukan upaya pencegahan anarki.
"Aksi pemblokiran jalan tol bukan keinginan para buruh, namun telah merugikan orang banyak. Tindakan itu tidak perlu terjadi bila mana komunikasi antar pihak terkait dilakukan dengan baik," kata Julian.
Kemenakertrans, kata Julian, harusnya dapat mengendalikan aksi buruh di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tidak sampai terjadi. Upaya preemptif seharisnya dilakukan Kemenakertrans.
"Meskipun tidak terkait langsung dengan tuntutan para buruh, harus tetap hands on dan mengambil inisiatif atau peran dalam memfasilitasi, bilamana terjadi ketegangan atau ketidaksepahaman antara buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja," kata Julian.
Presiden SBY memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk melakukan komunikasi dengan perwakilan buruh yang mogok untuk mencari titik temu. Perintah ini disampaikan terkait dengan aksi buruh di Cikarang, Bekasi, yang semakin masif, bahkan disertai upaya pemblokiran jalan tol yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
"Mengenai peristiwa aksi buruh hari ini di Cikarang Bekasi, Presiden telah memerintahkan Menakertrans agar jajaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera melakukan komunikasi aktif dengan perwakilan para buruh, sehingga tercapai kesepahaman," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkatnya yang disampaikan kepada wartawan, Jumat (27/1).
Meskipun Julian yakin aksi pemblokiran jalan tol bukan keinginan para buruh, namun menurutnya aksi seperti itu merugikan orang banyak. "Tindakan itu tidak perlu terjadi bilamana komunikasi antarpihak terkait dilakukan dengan baik," lanjutnya.
Sekalipun Kemenakertrans tidak terkait langsung dengan tuntutan para buruh, menurut Julian Muhaimin harus tetap mengambil inisiatif atau peran dalam memfasilitasi/ menengahi bilamana terjadi ketegangan atau ketidaksepahaman antara buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja.
"Selanjutnya Kemenakertrans menyosialisasikan apa yang telah menjadi capaian kesepahaman para buruh/pekerja dan tempat mereka bekerja, agar masyarakat jelas duduk persoalannya dan langkah solusinya," katanya.
Jumat (27/1) siang, ruas jalan tol Jakarta-Cikampek di KM 24 dibanjiri ratusan ribu buruh menutup jalan tol dari arah Cikampek dan Jakarta. Aksi tersebut buntut dari kekecewaan buruh dari empat serikat pekerja setempat atas putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi atas pengesahan Upah Minimum Kabupaten 2012 yang dinilai cacat administrasi. Akibat aksi tersebut terjadi kemacetan lebih dari 10 kilometer.
Pengelola tol Jasa Marga, Jumat (27/1), terpaksa mengalihkan arus kendaraan yang akan menuju Jakarta. Arus kendaraan dialihkan melalui gerbang Tol Karawang Timur. Dari pintu Tol Karawang Timur arus kendaraan diarahkan menuju jalan arteri Karawang menuju bekasi dan masuk Jakarta melalui Jalan Kalimalang. Sedangkan arus kendaraan yang biasanya masuk gerbang Tol Karawang Timur terpaksa ditutup.
Pengalihan arus ini dikarenakan jalur tol diblokade para buruh Bekasi yang berunjuk rasa sejak pagi tadi. Akibat pengalihan arus kendaraan ini, antrean kendaraan yang akan keluar melalui pintu Tol Karawang Timur mencapai dua kilometer. (inc/sm/ari)