Bubarkan DPR Bila

Jakartapress.com - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menegaskan jika kontrak koalisi yang telah ditandatangani setgab koalisi beberapa waktu lalu itu tidak mengikat secara konstitusional bagi DPR.  Karena itu setiap anggota DPR maupun institusi DPR secara kelembagaan tidak wajib patuh dan mengikuti aturan kontrak koalisi tersebut. Kalau mengikuti, sebaiknya DPR dibubarkan saja.

“Kalau kontrak koalisi ini berhasil menempatkan DPR baik secara kelembagaan maupun anggotanya sehingga DPR menjadi “instrument politik” atau tukang stempel penguasa, maka kita harus kembali berpikir untuk mempertahankan lembaga DPR itu untuk dibubarkan saja. Karena sia-sia saja rakyat memilih wakilnya tiap lima tahun, toh akhirnya wakil yang pilihnya lebih tunduk pada penguasa,” ujar Irman Putrasidin pada wartawan di Jakarta, Jumat (28/5/11).

Mengapa? Karena sistem seperti itulah yang akan membuat carut marutnya penyelenggara Negara akibat wakil rakyat, presiden dan jajaran kabinetnya yang berasal dari parpol itu lebih memikirkan parpol daripada rakyat. “Inilah yang menjadi penyebab carut marutnya politik yang koruptif selama ini. Sehingga parpol yang seakan membela rakyat pun pada akhirnya hanya sekadar untuk popularitas,” tambah Irman.

Lebih lanjut menurut Doktor Hukum lulusan Universitas Hasanudin, Makasar, bahwa kontrak koalisi yang merusak system internal DPR seperti fraksi itu bertentangan dengan Pancasilasila, terutama sila ke 4 tentang ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasaan dalam permusyaratan perwakilan’. Disitu tidak ada yang namanya koalisi.

“Jadi, mediumnya di parlemen bukan di koalisi. Untuk itu jelas inskonstitusional jika kontrak koalisi itu berlaku di DPR. Proses produksi UU pun tidak boleh dilakukan di luar parlemen. Jika ini yang terjadi maka DPR itu hanya akan menjadi minimarket yang menawarkan hasil jadi pada pemerintah. Padahal DPR itu seharusnya menjadi tempat diproduksinya UU,” tambah Irman.

Oleh sebab itu fraksi-fraksi di DPR tidak wajib mengingikuti secara konstitusional terhadap kontrak koalisi. Bahwa fraksi bekerja untuk DPR bukan untuk koalisi. Ia meminta Parpol koalisi tidak perlu takut dikeluarkan, kecuali kalau takut menterinya dicopot oleh presiden. Justru kalau tidak dilakukan itu melanggar UUD dan Pancasila.

Menurut Irman Putrasidin saat ini ada anggota parpol yang terlibat kasus korupsi malah membuat urusan negara goyang. DPR pun goyang, Kalau presiden dan DPR goyang di tengah menjalankan fungsi kenegaraan dan kerakyatannya, maka seharusnya urusan kader parpol itu serahkan saja ke lembaga hukum, sehingga tidak perlu mengganggu kinerja pemerintah dan parlemen. “Korupsi itu urusan pribadi,” tambah Irman.(wan)

BERITA LAINNYA

 Inilah Kekurangan Prabowo di Mata PD

 Pencapresan Ical Sulit Dibendung, Pilih Ical Atau di Pecat

 Pengamat: Ical Memaksakan Diri Ikut Capres 2014

 Setya Novanto: Bantah Golkar pecah karena Ical

 Tidak Ada Jaminan Golkar Setia Kepada SBY