Kegaduhan Politik atau Sontoloyo Politik?

Kegaduhan Politik atau Sontoloyo Politik?
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

DALAM pidato menyambut tahun baru 2012, Presiden SBY meminta pencegahan kekerasan, korupsi. Kepala Negara juga meminta di tahun 2012 para elit politik tidak membuat kegaduhan. "Tahun depan akan mendekati pemilu maka suhu plitik makin hangat, saya mengajak para elite politik untuk menjaga stabliltas nasional dan jangan membuat kegaduhan, sehingga masyarakat tidak tenang, demokrasi itu tidak harus gaduh. Saya melihat rakyat tidak mau ada kegaduhan politik yang berlebihan," seru SBY.

Kritik pun bermunculan mengomentari pernyataan SBY. Ada pihak yang berpendapat, kekerasan dan korupsi tetap terjadi akibat selama ini Presiden tidak tegas menindak pihak yang bersalah. Polisi yang diharapkan menjadi aparat keamanan dan ketertiban pun berubah menjadi ‘polusi’ masyarakat seperti kasus pembantaian Mesuji dan Bima. Padahal, polisi sudah diberi remunerasi alias dinaikkan gajinya berlipat ganda. Ternyata, tambahan atau kenaikan gaji tidak memperbaiki perilaku aparat pemerintah.

Korupsi pun semakin menggurita dan dilakukan terang-terangan di negeri bedebah ini. Bahkan, katanya mau perang melawan korupsi, tapi SBY kok malah mempertahankan para menteri yang terindikasi terlibat kasus korupsi dalam kesempatan momentum reshuffle kemarin.

Sayang pula dalam pidato tahun baru 2012, Presiden tidak berucap: mari kita tinggalkan kecurangan dan kebohongan publik. Dan mengajak tahun 2012 harus menjunjung kejujuran. Tinggalkam ketidakjujuran rekayasa kecurangan hasil pemilu dan korupsi IT KPU serta pat gulipat penghitungan suara pemilu, mark up anggaran dan perampokan BUMN masuk kantong partai. Kalau Presiden cuma meminta jangan ada kegaduhan politik, malah terkesan membalikkan logika.

Ingat, kekerasan juga diakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial dalam pendapatan. Rakyat yang bekerja keras 'gaji'-nya kecil, sedangkan kaum birokrasi yang duduk di belakang meja gajinya berlipat ganda ditambah remunerasi, dan itu pun masih saja banyak yang melakukan korupsi.

Terbukti dengan ditemukannya rekening gendut PNS muda oleh PPATK. Ini menyusul rekening gendut jenderal Polri yang hingga kini dibiarkan lenyap. Presiden pun terdiam, yang mestinya harus instropeksi.

Kalau pemimpin kita dan para elit mengabaikan rakyat, maka jelas akan terjadi kegaduhan. Penegakan hukum pun tidak jelas dan terkesan tebang pilih. Kasus Century yang harusnya diusut tuntas, malah dibiarkan menjadi bola panas dan pada akhirnya bikin kegaduhan politik. Juga kasus cek pelawat dalam skandal Mirandagate, kasus rekening gendut sejumlah jenderal Polri, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kasus Nazaruddin, kasus mafia anggaran, surat palsu MK, dan lain-lain. Ini terkait ketidakejujuran yang tak disinggung dalam pidato SBY.

Penguasa sekarang juga dinilai tidak peka terhadap kritik dan kecaman. Silakan bicara bebas apapun, tapi penguasa tutup telinga. Tak heran jika Akbar Tandjung menyindir pihak Istana, bahwa zaman Mataram dulu ada budaya ‘pepe’ yaitu rakyat memprotes dengan melakukan jemur diri di panas terik matahari di depan Istana, dan Raja pun datang menanyakan keluhan rakyatnya. Sekarang ini aktivis Sodang Hutagalung protes bakar diri di depan Istana, malah tidak ada reaksi apa pun dari sang ‘Raja’ yang diam belaka.

Rakyat juga tak bissa banyak berharap kepada wakilnya di DPR yang diduga masih bergelimang KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Wakil rakyat di Senayan ibarat menara gading, hanya bisa berkoar bahwa rakyat sengsara dan tidak sejahtera, tetapi sikapnya  tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan, hampir undang-undang (UU) yang dihasilkan DPR diduga pesanan asing serta memihak pemodal dan penguasa. Penguasa dan para elit lebih melindungi kepentingan kapitalisme, kolonial dan neoliberal (neolib).

Mestinya, wakil rakyat itu harus gaduh karena memang dibayar untuk gaduh dalam arti selalu mengoreksi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak beres. Kalau cuma diam dan adem ayem tanpa ada kegaduhan serta semua masalah dicincai atau dibuat dagang sapi antara DPR den pemeirntah, maka bubarkan saja DPR. Percuma dibayar mahal dengan uang rakyat, DPR hanya melakukan kolusi dan kongkalikong melulu dengan pihak penguasa untuk kepentingan pribadi dan kelompok/partainya, bukan berperan sebagai wakil rakyat.

Sebenarnya yang menjadi penyebab kegaduhan itu adalah para elit dan penguasa sendiri. Rakyat itu ukurannyaa cuma bagaimana bisa sejahtera, hidup sehari-hari bisa makan cukup. Rakyat hanya perlu pendidikan gratis, kesehatan murah, subsidi BBM jangan dicabut, tidak ada pengangguran dan kemiskinan. Yang kongkalikong dengan kebohongan itu justru elit politik dan penguasa. Para elit dan penguasa jangan serakah bikin gendut perutnya sendiri.

Rakyat gak peduli dengan silang sengkarut dan hiruk pikuk reshuffle kabinet sampai seribu kali. Rakyat tak peduli cek-cok antara partai politik A dengan partai B. Rakyat tak peduli Setgab koalisi pecah, ada kegaduhan anta elit politik, apalagi debat sampai mencret soal parliamentary threshold (PT), rakyat gak butuh semuanya itu binatang apa itu PT, remunerasi dan sebagainya? Rakyat itu hanya butuh keadilan dan kesejahteraan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Titik!

Anehnya, di kala banyak rakyat msikin dan semakin susah hidupnya, partai politik satu persatu malah pamer siapa capresnya. Edan tenan! Makanya, rakyat tak peduli Presiden ngomong jangan ada kegaduhan politik anta elit. Toh selama ini kegaduhan politik diselesaikan dengan model cincai, kongkalikong dan dagang sapi atau tawar menawar dan tukar guling kasus. Kekuasaan dan uang yang bicara, bukan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Bahkan, semakin dekat Pemilu 2014 kian panas suhu politik dan rivalitas antar partai. Kerja menteri semakin berfokus pada kepentingan partai poltiiknya, bukan kepentingan rakyat. Menteri lebih tunduk kepada pimpinan partai politik ketimbang Presiden. Kerja menteri bisa amburadul dan tambal sulam dengan mengorbankan kepentingan negara, yang penting partainya tetap ‘jaya’. Kampanye terselubung bakal menjangkiti menteri yang berasal dari politisi. Nafsu pribadi dan kelompoknya lebih menonjol ketimbang kepentingan rakyat.

Dana yang dibutuhkan partai politik (parpol) mnenghadapi pemilu adalah sangat besar. Persoalan dan pertanyaannya, dari mana dana partai didapat. Jangan-jangan partai sudah ancang-ancam sejak sekarang para menteri kadernya untuk dijadikan ATM mesin uang partai. Bila perlu menyunat APBN dan merampok APBN. Skandal Century pun tidak sempat diusut, kasus surat palsu MK dibiarkan, kasus Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti dialihkan isunya untuk dipetieskan. Apa mungkin jangan ada kegaduhan politik tetapi membiarkan kasus-kasus korupsi lolos dari jerat hukum? Kalau ini yang terjadi, maka bukan masalah kegaduhan politik, tetapi sontoloyo politik! (***)

BERITA LAINNYA

 Jakarta

 SBY-Boediono Bakal Jadi Target Tuduhan

 KPK Tetap Lindungi Orang Besar?

 Pengakuan Rosa, Pertaruhan Demokrat

 2011, Tahun Penjungkir-balikan Hukum