Jatah 5% untuk Banggar DPR dari Suap Kemenakertrans

Jakartapress.com - Sekretaris Ditjen Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans nonaktif, I Nyoman Suisnaya, mengungkapkan sebanyak 5% dari 10% commitment fee proyek PPID merupakan jatah Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) transmigrasi di Kemenakertrans bermasalah karena terjadi suap menyuap dalam penentuan perusahaan pemenang tendernya. Saat ini, kasus ini tengah disidangkan. "Dari commitment fee itu 5%-nya pasti ke Banggar untuk mengegolkan anggaran," ujar Nyoman ketika bersaksi bagi terdakwa Dharnawati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Agar dana PPID transmigrasi disetujui dan cair, PT Alam Jaya Papua (AJP) harus menyediakan commitment fee sebesar 10%. Dari anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp500 miliar, PT Alam Jaya Pupua mendapat proyek senilai Rp73,1 miliar untuk pembangunan Kota Mandiri Terpadu (KTM) di empat kabupaten di Papua Barat yaitu Kherom, Manokwari, Timika dan Teluk Wondama. Sehingga PT Alam Jaya Papua harus menyediakan sekitar Rp7,3 miliar sebagai commitment fee.

Nyoman melanjutkan, soal commitment fee itu disampaikan oleh Sindu Malik Pribadi, mantan pejabat Kemenkeu dalam sebuah pertemuan dengan Dharnawati. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Dani Nawawi, Dirut PT AJP, Syamsul Alam, Sindu Malik Pribadi, Ali Mudhori dan I Nyoman Suisnaya.

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 5%, lanjut I Nyoman, diperuntukkan bagi kelompok Sindu Malik Pribadi. Kelompok itu menurut Nyoman terdiri dari Ali Mudhori, Iskandar Pasojo alias Acoz dan Fauzi. Sisa fee diberikan, jika, anggaran disetujui oleh Kemenkeu. "Begitu peraturan Menkeu dikeluarkan, bayar 5 persen sisanya fee komitmen, Itu untuk Sindu cs, saya tidak tahu arahnya ke mana lagi uang itu," ujar I Nyoman.

Dani Nawawi yang saat itu mengaku sebagai staf Presiden bidang penilaian jabatan eselon 1 dan yang mengenalkan Dharnawati kepada I Nyoman, menyatakan keberatan atas besaran commitment fee yang diminta tersebut. "Pak Dani keberatan itu katanya terlalu besar," ujarnya. (inc/ari)

BERITA LAINNYA

 Kejaksaan Agung Berani Tuntut Mati Koruptor

 Staf Nazar Ngaku Bawa 2 Kardus Uang ke DPR

 Wah, Muhaimin Tahu Pembagian Fee Proyek

 Anas Diduga Terlibat Kasus Proyek Hambalang

 PAN: Wa Ode Ditahan, Dijadikan Tumbal