top


vi TOP VIDEO
jakvideo

vi FONDAISME
karikatur


news BERITA POLITIKUS TERKINI
editorial
editorial
Jakarta

" Klakson Andi Suruji "
Jakarta Jakarta adalah magnet yang menyedot manusia untuk datang berkerumun dan menempel, berjubel, beragam kepentingan, Baik, buruk, tulus atau pun kepura-puraan.


SBY-Boediono Bakal Jadi Target Tuduhan

Oleh: Bambang Soesatyo
SBY-Boediono Bakal Jadi Target Tuduhan Jika SBY-Boediono tak maksimal cegah kerugian negara, otomatis jadi target tuduhan dan kecurigaan masyarakat.


KPK Tetap Lindungi Orang Besar?

Oleh: Derek Manangka
KPK Tetap Lindungi Orang Besar? Jika KPK sungguh-sungguh mau lakukan investigasi terhadap orang-orang 'besar', sebetulnya tidak sulit.



crime

Bentrok Bima Dipicu Preman Terorganisir


ci

TERKAIT

Jakartapress.com - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah mengungkapkan adanya pihak ketiga dalam bentrok antara kepolisian dengan warga yang melakukan pemblokiran Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12/2011). Pihak tersebut adalah preman bayaran.

"Beberapa warga itu memang sudah bersiap, ada yang bawa parang dan macam-macam, kan ingin mempertahankan diri. Karena (konon) ada preman yang diorganisir," terangnya usai jumpa pers di Kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/12/2011).
Diungkapkan dia, saat pemblokiran selama 4 hari terhadap pelabuhan, aksi massa memang mendapati personil intel yang melakukan pengintaian. Termasuk adanya pengumuman dari kepolisian agar massa menghentikan aksi pemblokiran. Akan tetapi polisi masih mengambil sikap untuk melakukan pengamanan sesuai prosedur yang ada, tidak represif.

Pada hari kelima atau Sabtu (24/12/2011), kemudian dilakukan perundingan untuk mencari jalan keluar dari tuntutan warga terhadap keberadaan perusahaan tambang yang merusak lingkungan warga. Namun perundingan tidak menemukan titik temu atau deadlock dan ketegangan tidak bisa dihindarkan. Dimana polisi memaksa membubarkan aksi massa di pelabuhan. "Jadi bukan (menghadapi) polisi sebenarnya, persiapan mereka sebetulnya bukan untuk menghadapi polisi,"tegas Ton.

Sementara Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar meminta Presiden SBY waspada terhadap kinerja kepolisian yang terus menggunakan kekerasan dalam menghadapi konflik pada masyarakat. "Polisi kan berada di ketatanegaraan, dibawah Presiden, gerak polisi yang terus berbenturan terhadap masyarakat,Presiden SBY perlu waspada, harus diperingati agar Polisi jangan gunakan kekerasan saja," tuturnya.

Ia pun meminta Presiden turun langsung dalam bentrokan antara Polisi dan masyarakat di Bima, NTB. Kinerja Kepolisian yang buruk juga perlu dievaluasi, bahkan ia meminta Kapolri dan Kapolres Bima NTB segera dicipot. "Kalau SBY tidak turun langsung, pemerintah bisa terancam,keadaan cukup gawat,lihat saja peristiwa bentrokan di Sumatera Utara, Mesuji, Papua dan sekarang di Bima NTB, takutnya meluas," tgasnya.

Bambang menyarankan agar dipilih pemimpin kepolisian yang tidak emosional dalam menghadapi konflik. "Harus diubah pembenahan pimpinan dari mulai Kapolres,Kapolri, jangan pilih pemimpin yang emosional hadapi masyarakat, pemimpin sebaiknya dipilih yang memiliki integritas moral dan profesional,jangan dipilih asal senang saja," paparnya.

Kekerasa Mirip Bima bakal Terus Terjadi
LSM Imparsial mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi agraria (landreform), agar kasus kekerasan seperti di Mesuji dan Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat tidak terjadi lagi. Hal ini disampaikan Direktur Program Imparsial, Al Araf dalam keterangan presnya, Minggu (25/12.

Selain mengecam keras tindakan brutal aparat keamanan yang menewaskan dua warga di Bima, NTB, Imparsial juga mendesak dilakukannya reformasi agraria secepatnya. "Imparsial mengecam tindakan pelanggaran ham dan mendesak reformasi agraria (landreform) sekarang juga," tegasnya.

Menurutnya, konflik dan kekerasan dalam sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus berlangsung sepanjang pembaharuan agraria dan reformasi agraria (landreform) yg menjadi mandat TAP MPR no 9 tahun 2001 tidak di jalankan pemerintah. "Kurang lebih hasil dari berbagai sumber jumlah konflik agraria berjumlah ratusan dan bahkan ribuan," jelasnya.

Selain itu, kekerasan hanyalah hilir dan hulunya ada di negara yang gagal melakukan pembahuran agraria dan kepentingan elit politik dan pengusaha atas sektor tambang, perkebunan. kendati demikian dibutuhkan penanganan komprehensif karena akar masalahnya ada di Kementrian Kehutanan, Pertambangan, BPN dan Pemda itu sendiri serta presiden yang tidak jalankan reformasi agraria sesuai mandat Tap MPR.

"Apalagi para elitnya banyak yang bermain dalam kepentingan pertambangan, kebun. Kekerasan oleh apaarat hanyalah akibat dari carut marut negara dalam menata sektor agraria beserta kepentingannya," tandasnya.

Namun demikian imparsial mengecam tindakan kekerasan itu dan menuntut pengadilan bagi aparat keamann. Impunitas terhadap aparat akan membuat kekerasan terus berulang karena tidak memberikan efek jera ke aparat keamanan. "Yang lebih penting imparsial mendesak segera melakukan pembaharuan agararia yg menjadi mandat tap MPR dan gagal dijalankan pemerintah," ungkapnya pula.

Mahasiswa Demo Serentak Jakarta
Beberapa elemen mahasiswa dan organisasi massa, menyerukan untuk mengelar aksi unjuk rasa serentak di beberapa daerah pada hari Senin (26/12/2011) besok, terkait aksi kekerasan yang terjadi di Mesuji dan Pelabuhan Sape, Bima.

Beberapa elemen mahasiswa yang menyerukan aksi serentak diberbagai daerah pada Senin dan Selasa besok, terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam MPO, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KSHDI), Persatuan Mahasiswa dan Pemuda NTB di Jakarta, Pimpinan Pusat Hikmah Budi dan Gerakan Indonesia Bersih (GIB).

Dalam konferensi persnya di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/12/2011), koordinator tim pengusutan kasus Sape NTB, Rudi Ismawan, mengungkapkan, aksi kekerasan aparat kepolisian dalam menangani aksi warga di Mesuji dan Sape sudah cukup memberikan bukti bahwa mereka menjadi centeng dari pemilik modal dan perusahaan tertentu. "Kami menyerukan berbagai elemen mahasiswa lain untuk melaksanakan aksi serentak Senin dan Selasa besok," tegasnya.

Selain menyerukan aksi serentak, elemen mahasiswa juga mendesak dicabutnya perijinan seluruh perusahaan pertambangan di NTB dan mengusut dugaan keterlibatan Gubernur NTB dan Bupati Bima. Karena ditangan keduanya banyak perusahaan tambang di NTB dengan mudah mendapatkan perijinan, meski nyata-nyata merugikan kepentingan masyarakat. "SBY harus bertanggungjawab dengan mengusut tuntas kasus penembakan oleh aparat kepolisian," tegas Rudi.

Gabungan aktivis pemuda dan mahasiswa, PMKRI, IMM, HMI (MPO), menuntut pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara izin pembukaan tambang. Mereka menyatakan moratorium cukup mendesak, mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dengan perusahaan tambang dan masyarakat sipil.

"Kami ingin moratorium. Penutupan perusahaan-perusahaan penambang dalam konteks kerusakan lingkungan harus segera dilakukan," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah Has dalam konfrensi pers di Gedung DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (25/11).

Kondisi ini terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima, NTB pada Sabtu 24 Desember 2011 kemarin antara polisi dan warga. Dua orang dinyatakan tewas dan 10 lainnya dilarikan ke rumah sakit. "Ini akan jadi bom waktu. Jika pemerintah tidak sigap menyikapi hal-hal seperti ini, tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi ke daerah-daerah lain," ujar Ketua Presidium PP PMKRI, Parlindungan Simarmata.

Parlindungan menilai insiden itu adalah akibat pembiaran-pembiaran yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah-wilayah NKRI. "Pemerintah bukan lagi pengayom tapi alat kekuasaan bagi para pihak berkepentingan di negeri ini," lanjutnya.

Ketua Umum PB HMI (MPO), Alto Makmuralto mengatakan aparat tidak belajar dari kejadian sebelumnya, yakni konflik aparat dengan warga seperti di Mesuji, Papua, Kebumen dan lainnya. Dia menuding reformasi di tubuh kepolisian tidak berjalan dan belum terwujud.

"Kita tidak anti terhadap tambang untuk kebutuhan rakyat, tapi birokrasi korup, hukum lemah, undang-undang mengatur tambang penuh rekayasa. Ketua MK bilang UUD titipan pihak asing, lakukan moratorium sampai birokrasi benar-benar bersih, sampai hukum adil, dan kepolisian baru dimulai lagi. Mending dihentikan, dipending sementara," katanya. (inc/vv/ari)



Kontak KamiTentang KamiDisclaimerLowongan
Copyright © 2011 design by fonda > www.jakartapress.com

DMCA.com