Tiap Tahun, 1.500 PNS Tersangkut Kasus Korupsi

WAKIL Jaksa Agung Darmono menyatakan keseriusannya mengungkap kasus PNS muda yang memiliki kekayaan miliaran rupiah.

“Kalau data-datanya cukup, ada tindak pidana korupsi. Tentu kasus PNS muda yang memiliki kekayaan tidak wajar, pasti di­tindaklanjuti,” ujar Darmono,  seperti dilansir RakyatMerdeka, Sabtu (10/12).

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menyebutkan, lebih 10 PNS beru­sia muda yang doyan berkorupsi dan kekayaannya mencapai mili­ran rupiah.

Darmono selanjutnya menga­ta­kan, untuk mengungkap kasus korupsi ke depan pihaknya perlu kerja sama dengan Pusat Pela­poran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP), bahkan ter­ma­suk dengan Lembaga Swa­daya Masyarakat (LSM).

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Kejagung menyelidiki kasus PNS muda yang memiliki kekayaan miliaran rupiah?

Tentu kami mengambil peran sesuai dengan tugas dan wewe­nang berdasarkan Undang-Un­dang. Artinya sepanjang kejak­saan mempunyai data yang cu­kup mengenai tindak pidana korupsi, termasuk rekening PNS yang tidak wajar, kami akan lakukan langkah-langkah dan tindakan hukum sebagaimana mestinya.

Apakah Kejaksaan Agung memiliki data tentang PNS muda ter­sebut?

Itu data yang didapat PPATK. Kalau kami mendapat data itu, tentu ditindaklanjuti sesuai de­ngan tugas dan wewenang ke­jaksaan.

Apakah Kejagung bekerja sama dengan PPATK?

Penanganan korupsi yang pelaku­nya PNS tersebut. Ke depan tentu harus ada kerja sama dengan se­mua pihak yang dapat mendu­kung pembuktian. Seperti PPATK, BPK, BPKP, bahkan ter­masuk dengan LSM.

Metodenya seperti apa?

Perlu penyempurnaan sistem yang dapat mempersempit pe­luang PNS untuk melakukan ko­rupsi. Kemudian membuat efek jera agar tidak lagi melakukan korupsi.

Modus korupsi PNS sudah diketahui, tapi kenapa keja­di­an yang sama terus terjadi?

Tentang modus operandi ko­rupsi PNS, pada umumnya be­rupa penyalahgunaan wewenang. Ini terkait dengan pengelolaan uang negara untuk pengadaan barang dan jasa. Makanya diba­tasi dan diperketat pengawa­sannya.

Cara itu belum efektif, apa ada metode lain?

Cara mencegah korupsi, tentu banyak yang harus dilakukan. Pertama,penyempurnaan hu­kum dengan memberikan sanksi untuk mempermalukan dan me­miskin­kan koruptor. Ini perlu diterap­kan, sehingga ada efek jera. Ke­mudian yang lain juga takut me­lakukan ko­rupsi.

Kedua, pe­ning­­katan ke­­sejah­te­raan pega­wai. Ketiga, ha­rus ada stan­dar kerja terukur bagi apa­ratur negara.

Apa itu saja yang perlu dibe­nahi?

 Intinya, secara struktural ha­rus ada perubahan menye­luruh, baik sistem politik mau­pun hu­kum di Indonesia. Selain itu, se­cara mo­ral diperlukan ko­mit­men atau kesungguhan selu­ruh kom­ponen bangsa untuk mela­wan korupsi.

Berapa banyak PNS yang ter­sangkut kasus korupsi?

Data pelaku tindak pidana ko­rupsi di kejaksaan setiap tahun­nya sekitar 1.500 perkara. 

Apa perlu PNS dikurangi, se­hingga korupsinya juga bisa ber­kurang?

Semuanya harus melalui meka­nis­me rasionalisasi pegawai. Mak­sudnya, jumlah seluruh pe­gawai negeri harus sesuai dengan beban pekerjaan yg ada, sehingga tidak ada lagi pegawai yang nganggur. Untuk itu harus dilakukan eva­luasi pegawai secara menyeluruh. Saat ini jumlah pegawai dipan­dang cukup.  (RMOL)

BERITA LAINNYA

 1.800 Transaksi Mencurigakan Dilaporkan ke Aparat Hukum

 Komentar Dipo Alam Bukan Pendapat SBY

 Jangan Korbankan Polisi Pangkat Rendahan

 Kontrol Ketat, Bukan Obral Remisi Koruptor

 Belum Saatnya Generasi Muda Jadi Capres PDIP