KPK Memang Perlu Dievaluasi

PERNYATAAN yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI  Fahri Hamzah tentang wacana pembubaran KPK ikut berimbas ke partainya yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bagaimana sikap Fraksi PKS di DPR?

Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal mengungkapkan, partainya menghargai ekspresi kebebasan pendapat para kader. Menurutnya perbedaan adalah hal yang biasa saja dalam berdemokrasi.

“Itu bagian dinamika pengawasan Komisi III. Saya melihat seluruh Pimpinan Komisi III juga memberi catatan tajam kepada KPK,” papar Mustafa Kamal, usai sidang paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/1). Berikut petikan lengkap wawancaranya.

Bagaimana PKS menilai tentang KPK?

Kita termasuk yang berada di garis depan dalam pembentukan KPK. Menurut platform PKS dan amanah reformasi 1998, agenda pemberantasan korupsi harus dijunjung tinggi. Meski dalam perjalanannya, KPK memang perlu dievaluasi.

Bagaimana dengan pernyataan Fahri Hamzah tentang pembubaran KPK?

Itu bagian dinamika pengawasan Komisi III. Saya melihat seluruh Pimpinan Komisi III juga memberi catatan tajam kepada KPK.

Bagaimana sikap PKS terhadap kinerja KPK?

Ada masukan ke kita, KPK mulai berkurang komitmen dalam pemberantasan korupsi, tetapi pembenahan terhadap KPK memang harus sesuai dengan prosedural. Saat ini kami mengumpulkan bahan dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka pemilihan capim (calon pimpinan) KPK, revisi UU KPK.

Pernyataan Fahri Hamzah pada akhirnya mengarah pada citra PKS, apakah akan memproses Fahri Hamzah di internal PKS?

Ada mekansime di partai, kita hargai ekspresi kebebasan pendapat kader. Perbedaan adalah yang biasa saja.

Apakah Anda sepakat dengan pernyataan Fahri, bahwa dalam sistem demokrasi tidak boleh ada lembaga superbody?

Saya tidak boleh berpendapat dengan pribadi. (Inilah/Red)

BERITA LAINNYA

 1.800 Transaksi Mencurigakan Dilaporkan ke Aparat Hukum

 Komentar Dipo Alam Bukan Pendapat SBY

 Jangan Korbankan Polisi Pangkat Rendahan

  Tiap Tahun, 1.500 PNS Tersangkut Kasus Korupsi

 Kontrol Ketat, Bukan Obral Remisi Koruptor